Nilai Tukar Rupiah Hari ini Dibuka Menguat di Rp14.071 per USD

Merdeka.com - Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus bergerak menguat di perdagangan hari ini, Selasa (22/10). Mengutip Bloomberg, Rupiah dibuka di level Rp14.071 per USD, atau menguat dibanding pembukaan perdagangan kemarin di level Rp14.127 per USD.
Rupiah juga menguat dibanding penutupan hari kemarin pada level 14.080. Usai pembukaan, Rupiah terus bergerak menguat. Hingga siang ini Rupiah berada di angka 14.054.
Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.058 per USD. Menguat jika dibandingkan dengan patokan pada tanggal (21/10) yang ada di angka 14.132 per USD
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan kondisi Rupiah tetap stabil karena inflow atau aliran masuk ke Indonesia terus bertambah. Tercatat, aliran investasi asing ke instrumen portofolio pasar keuangan dalam negeri mencapai Rp195,5 triliun dari awal tahun hingga 10 Oktober 2019.
Perry menilai, realisasi tersebut cukup baik dan menunjukkan masih tingginya kepercayaan investor asing terhadap kondisi dan fundamental perekonomian Indonesia. Dari keseluruhan modal asing Rp195,5 triliun tersebut, sebanyak Rp140,6 triliun diinvestasikan ke SBN dan Rp52,9 triliun ke instrumen saham.
"Itu menunjukkan kepercayaan diri terhadap ekonomi Indonesia maupun imbal hasil investasi dalam negeri terkait SBN masih cukup kuat dan terbukti dari berlanjut arus modal asung ke SBN," ujar dia, Jumat (11/10).
Sumber:Merdeka.com
Share:

Sri Mulyani Soal Jabatan di Kabinet Jokowi: Saya Kembali Menjadi Menteri Keuangan

Merdeka.com - Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dirinya kembali dipercaya menjadi menteri keuangan di kabinet Jokowi periode II. Hal ini disampaikan usai dirinya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pagi ini.
"Kehormatan bagi saya untuk kembali menjadi menteri keuangan. Beliau (Presiden Jokowi) minta khusus ke saya boleh menyampaikan posisinya," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
Sri Mulyani mengatakan terdapat permintaan khusus dari Presiden Jokowi untuk menelurkan kebijakan prioritas dalam menjaga perekonomian nasional. Terutama terkait kondisi terkini di mana tengah diselimuti ketidakpastian global.
"Saya rasa banyak hal untuk Indonesia menghadapi perekonomian global dan pelemahan ekonomi seluruh dunia. Dibutuhkan kebijakan menjaga pertumbuhan kita," tuturnya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, juga berpesan untuk mendukung program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Dirinya berjanji untuk mengawal sistem penganggaran ke depan baik di pusat maupun daerah untuk lebih efisien dan bersih.
"Ini suatu kehormatan bisa mendukung dalam mewujudkan cita-citanya," imbuhnya.
Sri Mulyani menambahkan akan menyiapkan berbagai kebijakan menyesuaikan kondisi terkini. Perbaikan, apabila dibutuhkan, akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas anggaran negara di pemerintahan Jokowi periode II. "Tidak ada kebijakan yang statis. Kita lihat dinamika policy ekonomi dan apa yang perlu ditingkatkan," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Harga Emas Hari ini Merosot Rp4.000 Menjadi Rp752.000 per Gram

Merdeka.com - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Selasa (22/10) turun Rp4.000 menjadi Rp752.000 dari posisi kemarin di Rp756.000 per gram. Emas dijual mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Dikutip laman logammulia.com, harga jual kembali emas Antam atau buyback juga turun Rp4.000 menjadi Rp673.000 per gram.
Untuk transaksi jual kembali (buyback) silakan datang ke Butik Emas LM terdekat dengan jam layanan buyback Senin-Jumat (09.00-13.30), pembayaran dilakukan secara transfer pada H+0 s.d. H+3 (hari kerja).
Harga dan ketersediaan emas Antam ini hanya berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Untuk harga dan ketersediaan emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.
Harga emas 0,5 gram Rp400.500 (tersedia)
Harga emas 1 gram Rp752.000 (tersedia)
Harga emas 5 gram Rp3.580.000 (tersedia)
Harga emas 50 gram Rp35.185.000 (tersedia)
Harga emas 100 gram Rp70.300.000 (tersedia)
Harga emas 250 gram Rp175.500.000 (hanya tersedia di Butik LM)
Harga emas 500 gram Rp350.800.000 (hanya tersedia di Butik LM)
Harga emas 1.000 gram Rp701.600.000 (hanya tersedia di Butik LM)
Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).
Sumber:Merdeka.com
Share:

Blokir Layanan Ponsel Ilegal,Kemenperin Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI Dengan Data GSMA

Merdeka.com - Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan tentang pemblokiran ponsel black market (BM) lewat International Mobile Equipment Identity (IMEI). Melalui kebijakan tersebut, ponsel BM tidak bisa lagi digunakan di Indonesia per April 2020.
Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, R Janu Suryanto, mengatakan saat ini pihaknya tengah mensinkronisasi data 1,4 miliar IMEI yang dimiliki dengan data yang didapat dari Global System for Mobile Association (GSMA).
IMEI mirip identitas ponsel yang dikeluarkan oleh GSMA ini terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik. 15 nomor tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
"Ya nanti mereka akan berikan data dari tujuh operator yang sampai sekarang diterbitkan, bentuknya CFV file nanti dikirim dari dia data basenya," kata Janu ditemui di Jakarta, Selasa (22/10).
Menurut dia, sinkronisasi data tersebut cukup dilakukan dalam waktu enam bulan menjelang diimplentasikannya aturan terkait IMEI. Namun tak menutup kemungkinan data yang disinkronisasikan melalui GSMA yang ada di Hong Kong masih akan terus bertambah.
"Ya iya nanti nambah terus kan data importir dan data produsen. Ini paling masih ada enam bulan, kan tidak lama lah, nanti dibantu di Hong Kong kalau tidak salah. GSMA ada di Hong Kong, London, Atlanta, ini lagi saya baca ada perjanjian nanti bisa seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, aturan ini tidak akan mengganggu pedagang. Sebab, yang akan diblokir hanya ponsel BM. Sedangkan, ponsel yang legal dan terdaftar tidak akan diblokir.
Jika diberlakukan, aturan IMEI akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi terhadap ponsel black market dengan nomor IMEI tidak terdaftar di Kemenperin.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu, Pertumbuhan Ekonomi Dikhawatirkan Tetap di 5 Persen

Merdeka.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tak sependapat apabila Sri Mulyani Indrawati kembali dipilih sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Jokowi periode II. Menurutnya, dengan kembalinya Sri Mulyani di posisi yang sama pada periode sebelumnya tidak akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih baik.
"Kembalinya SMI sebagai Menteri Keuangan itu artinya kita tidak akan mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan," kata Piter saat dihubungi merdeka.com, Selasa (22/10).
Piter menyebut dengan masuknya Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu perekonomian nasional akan terjebak di pertumbuhan sekitar 5 persen. Dengan demikian, mimpi menjadi negara besar di tahun 2045 perlu dipikirkan kembali.
"Kecuali jika Ibu Sri Mulyani mengubah pola kebijakannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi global," jelas dia.
Karena, menurut dia, yang dibutuhkan itu adalah kebijakan countercyclical baik di moneter, fiskal maupun di sektor riil. Artinya kebijakan moneter yang sudah pro terhadap pertumbuhan hendaknya diimbangi dengan kebijakan fiskal yang penuh dengan stimulus terhadap perekonomian.
"Jangan takut untuk melebarkan defisit, harus berani menghadapi kritik atas terus bertambahnya utang pemerintah. Fokus kepada pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
Piter melanjutkan, dengan masuknya kembali Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, maka calon kuat mengisi Menteri Perekonomian pun dipastikan diisi oleh Airlangga Hartarto. Hal itu tercermin dari beberapa nama-nama yang dipanggil oleh Jokowi hanya sosok Airlangga lah yang kemungkinan besar berada di kursi tersebut.
"Airlangga pastinya bisa membentuk tim yang bisa mensupport dia. Tantangan terbesarnya justru bagaimana nanti bersinergi dengan Sri Mulyani ini yang menurut saya tidak akan mudah," tandas dia.
Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dirinya kembali dipercaya menjadi menteri keuangan di kabinet Jokowi periode II. Hal ini disampaikan usai dirinya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pagi ini.
Sri Mulyani mengatakan terdapat permintaan khusus dari Presiden Jokowi untuk menelurkan kebijakan prioritas dalam menjaga perekonomian nasional. Terutama terkait kondisi terkini di mana tengah diselimuti ketidakpastian global.
"Saya rasa banyak hal untuk Indonesia menghadapi perekonomian global dan pelemahan ekonomi seluruh dunia. Dibutuhkan kebijakan menjaga pertumbuhan kita," tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan akan menyiapkan berbagai kebijakan menyesuaikan kondisi terkini. Perbaikan, apabila dibutuhkan, akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas anggaran negara di pemerintahan Jokowi periode II. "Tidak ada kebijakan yang statis. Kita lihat dinamika policy ekonomi dan apa yang perlu ditingkatkan," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Kembali Jadi Menteri Keuangan, Ini Catatan Ekonom untuk Sri Mulyani

Merdeka.com - Ekonom menyambut positif kembalinya Sri Mulyani Indrawati ke kursi Menteri Keuangan. Perempuan yang akrab disapa Ani ini dipandang layak dan mumpuni menduduki posisi tersebut.
"Kalau saya melihat selama ini kan memang banyak yang menginginkan beliau (Sri Mulyani) di Kementerian Keuangan untuk menjaga dari sisi fiskal. Memang harus orang profesional," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal ketika dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (22/10).
Meski demikian, dia meminta Sri Mulyani untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah ada di masa kepemimpinan sebelumnya. Terobosan-terobosan tetap diperlukan apalagi di tengah perlambatan ekonomi global.
"Bukan hanya lagi melihat apa APBN-nya aman atau tidak. Seringkali kalau mengamankan APBN belum tentu dari sisi ekonominya aman," urai dia.
Di masa kepemimpinan yang baru, Sri Mulyani harus lebih proaktif dalam mendukung perkembangan sektor riil dan dunia usaha. Jadi jangan hanya mengejar penerimaan pajak semata. "Jadi tidak ketat seperti sekarang ini masih relatif ketat padahal dari sisi kebijakan moneter sudah melonggarkan, menurunkan suku bunga, tapi dari sisi fiskal masih mengejar-ngejar penerimaan. Targetnya kan dinaikkan," tegas dia.
"Memang ada beberapa insentif seperti tax holiday, tax allowance, tapi dari sisi kecepatannya masih terlalu lambat dan masih relatif berdiri sendiri. Jadi banyak kebijakan dari Kementerian Keuangan yang belum sinkron dengan kebijakan di sektor riil, baik di pertanian, Perindustrian dan lain-lain. Itu yang harus dipikirkan ke depan. Bukan hanya menjaga APBN aman saja," imbuh Faisal.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattof pun menyambut positif kabar bahwa Mantan Direktur Bank Dunia terpilih lagi. Namun, dia juga memberikan sejumlah catatan.
"Sudah cukup bisa diterima pasar cukup market friendly. Paling catatan buat Sri Mulyani bagaimana kebijakan-kebijakan di sektor fiskal itu dikomunikasikan dengan parpol-parpol," jelas dia.
Komposisi koalisi yang 'gemuk' bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Sri Mulyani. "Untuk memuaskan kepentingan parpol, kayaknya tantangan di situ. Jadi masing-masing kementerian ingin anggaran dinaikkan, misalnya, di sisi lain keterbatasan penerimaan pajak juga makin besar. Makanya Sri Mulyani harus melakukan bisa melakukan kompromi politik dengan para parpol," ujar dia.
Sementara terkait kebijakan di sisi fiskal, Abra mengharapkan, Kementerian Keuangan dapat menjaga dan menekan utang dan defisit fiskal. "PR masalah peningkatan utang dan defisit fiskal yang terus meningkat. Itu harus dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai jadi beban pemerintah paska lima tahun ke depan," tandasnya.
1 dari 1 halaman

Kembali Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memercayakan posisi menteri keuangan kepada Sri Mulyani Indrawati. Presiden Jokowi telah menyampaikan permintaan khususnya kepada Menteri Sri Mulyani di periode keduanya.
"Bapak presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menugaskan saya tetap di menkeu. Dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu para menteri-menteri terkait dalam mewujudkan ketahanan ekonomi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan Presiden Jokowi memiliki permintaan khusus kepadanya untuk bagaimana mendorong instrumen-instrumen kebijakan, baik itu di bidang fiskal dan sektor keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Presiden meminta adanya stabilitas dan ketahanan ekonomi serta kebijakan yang mendorong penciptaan kesempatan kerja dan usaha kecil menengah (UKM).
"Jadi kita cukup banyak bertukar pikiran," ucapnya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, memberi perhatian di sektor ekonomi untuk peningkatan lapangan kerja dan UKM. Selain itu, permasalahan yang saat ini masih terjadi di bidang makro seperti defisit neraca berjalan dan perdagangan diminta bisa teratasi.
"Jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UKM."
Sumber:Merdeka.com
Share:

ADB Beri Utang Pemerintah Jokowi Rp1,3 Triliun Bangun Infrastruktur

Merdeka.com - Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman perantara senilai USD 100 juta atau setara Rp1,3 triliun (asumsi Rp13.983 per USD) pada Pemerintah Indonesia. Utang ini dimaksudkan guna mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur.
"Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried F. Wicklein, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10).
"Bantuan ADB akan membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia, dan menaikkan kualitas serta standar proyek-proyek infrastruktur."
Infrastruktur berkualitas merupakan modal penting bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia. Di mana, memerlukan layanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian berpenghasilan menengah yang modern dan kompetitif serta untuk menyediakan kebutuhan dasar warganya.
Kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat signifikan, dengan keperluan investasi tahunan yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 70 miliar. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan jangka menengah bagi pemerintah Indonesia.
Melalui Leveraging Private Infrastructure Investment Project, pemerintah akan menyalurkan dana ADB pada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui badan usaha milik negara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). IIF dan SMI merupakan dua institusi penting di sektor pembiayaan infrastruktur yang menyediakan pembiayaan proyek, layanan konsultasi, penjaminan, dan dukungan pembiayaan proyek untuk proyek-proyek infrastruktur.
Dengan bantuan ADB, IIF akan memberi pinjaman dengan ketentuan komersial bagi subproyek yang mengikuti standar dan pedoman IIF dan ADB. Pinjaman tersebut akan mendukung 12 proyek infrastruktur potensial di sektor kesehatan, energi terbarukan, telekomunikasi dan transportasi.
"Bantuan ADB diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendanaan yang lebih besar lagi berupa investasi swasta di berbagai sektor infrastruktur strategis, dan hal tersebut membantu menambah nilai pinjaman ini," ujar ekonom ADB untuk Indonesia, Yurendra Basnett.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB memberikan komitmen utang dan hibah baru senilai USD 21,6 miliar. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Recent Posts