Nilai Tukar Rupiah Hari ini Dibuka Menguat di Rp14.071 per USD

Merdeka.com - Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus bergerak menguat di perdagangan hari ini, Selasa (22/10). Mengutip Bloomberg, Rupiah dibuka di level Rp14.071 per USD, atau menguat dibanding pembukaan perdagangan kemarin di level Rp14.127 per USD.
Rupiah juga menguat dibanding penutupan hari kemarin pada level 14.080. Usai pembukaan, Rupiah terus bergerak menguat. Hingga siang ini Rupiah berada di angka 14.054.
Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.058 per USD. Menguat jika dibandingkan dengan patokan pada tanggal (21/10) yang ada di angka 14.132 per USD
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan kondisi Rupiah tetap stabil karena inflow atau aliran masuk ke Indonesia terus bertambah. Tercatat, aliran investasi asing ke instrumen portofolio pasar keuangan dalam negeri mencapai Rp195,5 triliun dari awal tahun hingga 10 Oktober 2019.
Perry menilai, realisasi tersebut cukup baik dan menunjukkan masih tingginya kepercayaan investor asing terhadap kondisi dan fundamental perekonomian Indonesia. Dari keseluruhan modal asing Rp195,5 triliun tersebut, sebanyak Rp140,6 triliun diinvestasikan ke SBN dan Rp52,9 triliun ke instrumen saham.
"Itu menunjukkan kepercayaan diri terhadap ekonomi Indonesia maupun imbal hasil investasi dalam negeri terkait SBN masih cukup kuat dan terbukti dari berlanjut arus modal asung ke SBN," ujar dia, Jumat (11/10).
Sumber:Merdeka.com
Share:

Sri Mulyani Soal Jabatan di Kabinet Jokowi: Saya Kembali Menjadi Menteri Keuangan

Merdeka.com - Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dirinya kembali dipercaya menjadi menteri keuangan di kabinet Jokowi periode II. Hal ini disampaikan usai dirinya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pagi ini.
"Kehormatan bagi saya untuk kembali menjadi menteri keuangan. Beliau (Presiden Jokowi) minta khusus ke saya boleh menyampaikan posisinya," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
Sri Mulyani mengatakan terdapat permintaan khusus dari Presiden Jokowi untuk menelurkan kebijakan prioritas dalam menjaga perekonomian nasional. Terutama terkait kondisi terkini di mana tengah diselimuti ketidakpastian global.
"Saya rasa banyak hal untuk Indonesia menghadapi perekonomian global dan pelemahan ekonomi seluruh dunia. Dibutuhkan kebijakan menjaga pertumbuhan kita," tuturnya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, juga berpesan untuk mendukung program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Dirinya berjanji untuk mengawal sistem penganggaran ke depan baik di pusat maupun daerah untuk lebih efisien dan bersih.
"Ini suatu kehormatan bisa mendukung dalam mewujudkan cita-citanya," imbuhnya.
Sri Mulyani menambahkan akan menyiapkan berbagai kebijakan menyesuaikan kondisi terkini. Perbaikan, apabila dibutuhkan, akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas anggaran negara di pemerintahan Jokowi periode II. "Tidak ada kebijakan yang statis. Kita lihat dinamika policy ekonomi dan apa yang perlu ditingkatkan," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Harga Emas Hari ini Merosot Rp4.000 Menjadi Rp752.000 per Gram

Merdeka.com - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Selasa (22/10) turun Rp4.000 menjadi Rp752.000 dari posisi kemarin di Rp756.000 per gram. Emas dijual mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Dikutip laman logammulia.com, harga jual kembali emas Antam atau buyback juga turun Rp4.000 menjadi Rp673.000 per gram.
Untuk transaksi jual kembali (buyback) silakan datang ke Butik Emas LM terdekat dengan jam layanan buyback Senin-Jumat (09.00-13.30), pembayaran dilakukan secara transfer pada H+0 s.d. H+3 (hari kerja).
Harga dan ketersediaan emas Antam ini hanya berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Untuk harga dan ketersediaan emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.
Harga emas 0,5 gram Rp400.500 (tersedia)
Harga emas 1 gram Rp752.000 (tersedia)
Harga emas 5 gram Rp3.580.000 (tersedia)
Harga emas 50 gram Rp35.185.000 (tersedia)
Harga emas 100 gram Rp70.300.000 (tersedia)
Harga emas 250 gram Rp175.500.000 (hanya tersedia di Butik LM)
Harga emas 500 gram Rp350.800.000 (hanya tersedia di Butik LM)
Harga emas 1.000 gram Rp701.600.000 (hanya tersedia di Butik LM)
Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).
Sumber:Merdeka.com
Share:

Blokir Layanan Ponsel Ilegal,Kemenperin Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI Dengan Data GSMA

Merdeka.com - Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan tentang pemblokiran ponsel black market (BM) lewat International Mobile Equipment Identity (IMEI). Melalui kebijakan tersebut, ponsel BM tidak bisa lagi digunakan di Indonesia per April 2020.
Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, R Janu Suryanto, mengatakan saat ini pihaknya tengah mensinkronisasi data 1,4 miliar IMEI yang dimiliki dengan data yang didapat dari Global System for Mobile Association (GSMA).
IMEI mirip identitas ponsel yang dikeluarkan oleh GSMA ini terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik. 15 nomor tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
"Ya nanti mereka akan berikan data dari tujuh operator yang sampai sekarang diterbitkan, bentuknya CFV file nanti dikirim dari dia data basenya," kata Janu ditemui di Jakarta, Selasa (22/10).
Menurut dia, sinkronisasi data tersebut cukup dilakukan dalam waktu enam bulan menjelang diimplentasikannya aturan terkait IMEI. Namun tak menutup kemungkinan data yang disinkronisasikan melalui GSMA yang ada di Hong Kong masih akan terus bertambah.
"Ya iya nanti nambah terus kan data importir dan data produsen. Ini paling masih ada enam bulan, kan tidak lama lah, nanti dibantu di Hong Kong kalau tidak salah. GSMA ada di Hong Kong, London, Atlanta, ini lagi saya baca ada perjanjian nanti bisa seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, aturan ini tidak akan mengganggu pedagang. Sebab, yang akan diblokir hanya ponsel BM. Sedangkan, ponsel yang legal dan terdaftar tidak akan diblokir.
Jika diberlakukan, aturan IMEI akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi terhadap ponsel black market dengan nomor IMEI tidak terdaftar di Kemenperin.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu, Pertumbuhan Ekonomi Dikhawatirkan Tetap di 5 Persen

Merdeka.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tak sependapat apabila Sri Mulyani Indrawati kembali dipilih sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Jokowi periode II. Menurutnya, dengan kembalinya Sri Mulyani di posisi yang sama pada periode sebelumnya tidak akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih baik.
"Kembalinya SMI sebagai Menteri Keuangan itu artinya kita tidak akan mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan," kata Piter saat dihubungi merdeka.com, Selasa (22/10).
Piter menyebut dengan masuknya Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu perekonomian nasional akan terjebak di pertumbuhan sekitar 5 persen. Dengan demikian, mimpi menjadi negara besar di tahun 2045 perlu dipikirkan kembali.
"Kecuali jika Ibu Sri Mulyani mengubah pola kebijakannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi global," jelas dia.
Karena, menurut dia, yang dibutuhkan itu adalah kebijakan countercyclical baik di moneter, fiskal maupun di sektor riil. Artinya kebijakan moneter yang sudah pro terhadap pertumbuhan hendaknya diimbangi dengan kebijakan fiskal yang penuh dengan stimulus terhadap perekonomian.
"Jangan takut untuk melebarkan defisit, harus berani menghadapi kritik atas terus bertambahnya utang pemerintah. Fokus kepada pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
Piter melanjutkan, dengan masuknya kembali Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, maka calon kuat mengisi Menteri Perekonomian pun dipastikan diisi oleh Airlangga Hartarto. Hal itu tercermin dari beberapa nama-nama yang dipanggil oleh Jokowi hanya sosok Airlangga lah yang kemungkinan besar berada di kursi tersebut.
"Airlangga pastinya bisa membentuk tim yang bisa mensupport dia. Tantangan terbesarnya justru bagaimana nanti bersinergi dengan Sri Mulyani ini yang menurut saya tidak akan mudah," tandas dia.
Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dirinya kembali dipercaya menjadi menteri keuangan di kabinet Jokowi periode II. Hal ini disampaikan usai dirinya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pagi ini.
Sri Mulyani mengatakan terdapat permintaan khusus dari Presiden Jokowi untuk menelurkan kebijakan prioritas dalam menjaga perekonomian nasional. Terutama terkait kondisi terkini di mana tengah diselimuti ketidakpastian global.
"Saya rasa banyak hal untuk Indonesia menghadapi perekonomian global dan pelemahan ekonomi seluruh dunia. Dibutuhkan kebijakan menjaga pertumbuhan kita," tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan akan menyiapkan berbagai kebijakan menyesuaikan kondisi terkini. Perbaikan, apabila dibutuhkan, akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas anggaran negara di pemerintahan Jokowi periode II. "Tidak ada kebijakan yang statis. Kita lihat dinamika policy ekonomi dan apa yang perlu ditingkatkan," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Kembali Jadi Menteri Keuangan, Ini Catatan Ekonom untuk Sri Mulyani

Merdeka.com - Ekonom menyambut positif kembalinya Sri Mulyani Indrawati ke kursi Menteri Keuangan. Perempuan yang akrab disapa Ani ini dipandang layak dan mumpuni menduduki posisi tersebut.
"Kalau saya melihat selama ini kan memang banyak yang menginginkan beliau (Sri Mulyani) di Kementerian Keuangan untuk menjaga dari sisi fiskal. Memang harus orang profesional," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal ketika dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (22/10).
Meski demikian, dia meminta Sri Mulyani untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah ada di masa kepemimpinan sebelumnya. Terobosan-terobosan tetap diperlukan apalagi di tengah perlambatan ekonomi global.
"Bukan hanya lagi melihat apa APBN-nya aman atau tidak. Seringkali kalau mengamankan APBN belum tentu dari sisi ekonominya aman," urai dia.
Di masa kepemimpinan yang baru, Sri Mulyani harus lebih proaktif dalam mendukung perkembangan sektor riil dan dunia usaha. Jadi jangan hanya mengejar penerimaan pajak semata. "Jadi tidak ketat seperti sekarang ini masih relatif ketat padahal dari sisi kebijakan moneter sudah melonggarkan, menurunkan suku bunga, tapi dari sisi fiskal masih mengejar-ngejar penerimaan. Targetnya kan dinaikkan," tegas dia.
"Memang ada beberapa insentif seperti tax holiday, tax allowance, tapi dari sisi kecepatannya masih terlalu lambat dan masih relatif berdiri sendiri. Jadi banyak kebijakan dari Kementerian Keuangan yang belum sinkron dengan kebijakan di sektor riil, baik di pertanian, Perindustrian dan lain-lain. Itu yang harus dipikirkan ke depan. Bukan hanya menjaga APBN aman saja," imbuh Faisal.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattof pun menyambut positif kabar bahwa Mantan Direktur Bank Dunia terpilih lagi. Namun, dia juga memberikan sejumlah catatan.
"Sudah cukup bisa diterima pasar cukup market friendly. Paling catatan buat Sri Mulyani bagaimana kebijakan-kebijakan di sektor fiskal itu dikomunikasikan dengan parpol-parpol," jelas dia.
Komposisi koalisi yang 'gemuk' bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Sri Mulyani. "Untuk memuaskan kepentingan parpol, kayaknya tantangan di situ. Jadi masing-masing kementerian ingin anggaran dinaikkan, misalnya, di sisi lain keterbatasan penerimaan pajak juga makin besar. Makanya Sri Mulyani harus melakukan bisa melakukan kompromi politik dengan para parpol," ujar dia.
Sementara terkait kebijakan di sisi fiskal, Abra mengharapkan, Kementerian Keuangan dapat menjaga dan menekan utang dan defisit fiskal. "PR masalah peningkatan utang dan defisit fiskal yang terus meningkat. Itu harus dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai jadi beban pemerintah paska lima tahun ke depan," tandasnya.
1 dari 1 halaman

Kembali Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memercayakan posisi menteri keuangan kepada Sri Mulyani Indrawati. Presiden Jokowi telah menyampaikan permintaan khususnya kepada Menteri Sri Mulyani di periode keduanya.
"Bapak presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menugaskan saya tetap di menkeu. Dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu para menteri-menteri terkait dalam mewujudkan ketahanan ekonomi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan Presiden Jokowi memiliki permintaan khusus kepadanya untuk bagaimana mendorong instrumen-instrumen kebijakan, baik itu di bidang fiskal dan sektor keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Presiden meminta adanya stabilitas dan ketahanan ekonomi serta kebijakan yang mendorong penciptaan kesempatan kerja dan usaha kecil menengah (UKM).
"Jadi kita cukup banyak bertukar pikiran," ucapnya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, memberi perhatian di sektor ekonomi untuk peningkatan lapangan kerja dan UKM. Selain itu, permasalahan yang saat ini masih terjadi di bidang makro seperti defisit neraca berjalan dan perdagangan diminta bisa teratasi.
"Jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UKM."
Sumber:Merdeka.com
Share:

ADB Beri Utang Pemerintah Jokowi Rp1,3 Triliun Bangun Infrastruktur

Merdeka.com - Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman perantara senilai USD 100 juta atau setara Rp1,3 triliun (asumsi Rp13.983 per USD) pada Pemerintah Indonesia. Utang ini dimaksudkan guna mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur.
"Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried F. Wicklein, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10).
"Bantuan ADB akan membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia, dan menaikkan kualitas serta standar proyek-proyek infrastruktur."
Infrastruktur berkualitas merupakan modal penting bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia. Di mana, memerlukan layanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian berpenghasilan menengah yang modern dan kompetitif serta untuk menyediakan kebutuhan dasar warganya.
Kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat signifikan, dengan keperluan investasi tahunan yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 70 miliar. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan jangka menengah bagi pemerintah Indonesia.
Melalui Leveraging Private Infrastructure Investment Project, pemerintah akan menyalurkan dana ADB pada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui badan usaha milik negara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). IIF dan SMI merupakan dua institusi penting di sektor pembiayaan infrastruktur yang menyediakan pembiayaan proyek, layanan konsultasi, penjaminan, dan dukungan pembiayaan proyek untuk proyek-proyek infrastruktur.
Dengan bantuan ADB, IIF akan memberi pinjaman dengan ketentuan komersial bagi subproyek yang mengikuti standar dan pedoman IIF dan ADB. Pinjaman tersebut akan mendukung 12 proyek infrastruktur potensial di sektor kesehatan, energi terbarukan, telekomunikasi dan transportasi.
"Bantuan ADB diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendanaan yang lebih besar lagi berupa investasi swasta di berbagai sektor infrastruktur strategis, dan hal tersebut membantu menambah nilai pinjaman ini," ujar ekonom ADB untuk Indonesia, Yurendra Basnett.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB memberikan komitmen utang dan hibah baru senilai USD 21,6 miliar. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Suharso Monoarfa Ditugaskan Jokowi Buat Peta Jalan Ekonomi

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengaku mendapat tugas untuk membuat peta jalan ekonomi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019-2024.
"Presiden meminta saya untuk menyiapkan road map bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu," kata Suharso seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Suharso menjadi Plt Ketum PPP setelah Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy tersandung perkara korupsi di KPK. Suharso diketahui juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2015 hingga saat ini.
"Selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum keadaan ekonomi global dan tentang ketenagakerjaan, industri, dan tentang riset teknologi, inovasi dan lainnya," tambah Suharso.
Pembicaraan Suharso dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai middle income trap. "Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini, ada satu istilah yang umum dipakai yang disebut middle income trap untuk mengategorikan negara-negara itu di mana dan juga mengukur sebuah negara A terhadap negara B, sesungguhnya kita sudah masuk ke middle income trap," ujar Suharso menjelaskan.
Meski sudah panjang berbicara dengan Presiden, Suharso tidak menjelaskan mengenai posisi persisnya di kabinet.
"Besok akan jelaskan Presiden tapi di perekonomian, tadi Presiden juga membahas ingin dibentuk segera badan otorita ibu kota baru pada akhir tahun ini," tambah Suharso.
1 dari 1 halaman

Jokowi Panggil Orang ke Istana

Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.
Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.
Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.
Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.
Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Berhadiah Rp2 Miliar, Peserta Sayembara Desain Ibu Kota Baru Capai 762 Orang

Merdeka.com - Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sambangi Istana Kepresidenan hari ini, Selasa (22/10). Basuki mengaku dipanggil oleh Presiden dan diminta untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi misi Presiden.
Di sela perbincangan soal jabatan menteri, Presiden Jokowi juga menanyakan perkembangan pemindahan ibu kota baru kepada Basuki. Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR menyelenggarakan sayembara desain ibu kota baru dan Basuki mengungkapkan, pesertanya capai 762 orang.
"Beliau (Presiden) tanya progress sayembara ibu kota, saya jawab sedang di lapangan dan peserta ada 762 orang. Beliau surprise karena banyak sekali," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Basuki menambahkan, sebagian besar mereka yang ikut sayembara bukan semata-mata tertarik dengan hadiahnya yang besar, tapi karena keinginan dan kebanggaan tersendiri. Sebagai informasi, mengutip situs resmi sayembaraikn.pu.go.id, pemenang utama desain ibu kota akan dihadiahi Rp2 miliar.
"Ini masuk 10 besar saja, untuk para ahli ini sudah membanggakan," tambahnya.
Dirinya menambahkan, jika ada waktu, Presiden akan berbicara di depan para peserta untuk mendiskusikan ide terkait pembangunan ibu kota baru.
1 dari 1 halaman

Contek Kazakhstan

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, penyelenggaraan sayembara ibu kota negara belajar dari Kazakhstan yang pernah melakukan hal serupa.
Basuki mengatakan, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Kazakhstan, saat menyusun rencana induk Kota Nur Sultan atau Astana, yang juga menyelenggarakan kompetisi internasional desain kawasan ibu kota.
Dia memaparkan bahwa dalam rencana induk Kota Nur Sultan dibagi menjadi tiga zona yakni zona penyangga berupa sabuk hijau, zona inti kota, dan zona pengembangan kota.
"Demikian halnya dengan Indonesia, ruang lingkup penilaian sayembara adalah gagasan desain yang meliputi desain kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas area 2.000-6.000 ha, kawasan ibu kota negara dengan luas area kurang lebih 40.000 ha, dan kawasan perluasan ibu kota negara dengan luas total area hingga sekitar 180.000 ha," kata Basuki.
Dalam sayembara itu, pihaknya berharap para peserta dapat mencurahkan gagasan-gagasannya untuk mentransformasikan setiap kriteria ke dalam bentuk desain kota yang diimpikan dan dapat diwujudkan bersama.
Dia mengemukakan ibu kota negara yang baru harus dirancang sebagai kota masa depan berkonsep smart metropolis sebagai tempat dengan talenta-talenta terbaik nasional dan internasional akan tinggal dan bekerja. "Jadi, kota ini harus memiliki semua fasilitas terbaik di Asia Tenggara dari sisi pendidikan, kesehatan, teknologi, dan riset," katanya.
Selain dirancang menjadi kota cerdas, desain ibu kota negara baru juga harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam rancangan perkotaan secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Masa pendaftaran Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) diperpanjang hingga 21 Oktober 2019 menyesuaikan dengan jadwal penjelasan lapangan.
Sumber:Merdeka.com
Share:

BRI Dinobatkan OJK sebagai Bank Terbaik Dalam Mendukung Inklusi Keuangan

Merdeka.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dinobatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai “Bank Terbaik Dalam Mendukung Program Pemerintah Melalui Simpel” dalam acara FinExpo & Sundown 2019 (20/10).
Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Bank BRI yang terus mendorong inklusi keuangan di segala lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada pelajar.
Corporate Secretary Bank BRI Hari Purnomo menyatakan, bahwa ke depan Bank BRI akan terus mensosialisasikan Simpel (Simpanan Pelajar) sebagai dukungan terhadap Sinergi Aksi Menabung. Sinergi aksi ini melibatkan OJK, BI, LPS dan Lembaga Jasa Keuangan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menabung untuk investasi, perlindungan dan masa depan.
©2019 Merdeka.com
"Melalui Simpel, Bank BRI ingin agar seluruh pelajar di Indonesia memiliki rekening, atau One Student One Account," imbuhnya.
Hingga akhir Agustus 2019, Bank BRI telah berhasil mengimplementasikan program SimPel dengan 21 juta rekening dan total simpanan lebih dari Rp. 2 Triliun. Secara rutin Bank BRI menggelar berbagai program ataupun kegiatan untuk memperkenalkan tabungan maupun produk perbankan lainnya kepada pelajar sejak dini.
"Di antaranya SimPel Goes to School serta pemilihan Duta SimPel Sekolah dan SimPel Day," urai Hari.
Sebagai upaya perluasan akses keuangan khususnya bagi segmen pelajar, Bank BRI membuat terobosan di awal Oktober 2019 dengan menghadirkan Agen Brilink yang merupakan sinergi BRI dengan pihak sekolah. Agen brilink tersebut dapat memberikan layanan perbankan, termasuk menerima setoran tabungan SimPel para siswa.
"Dengan adanya Agen BRILink di sekolah, para siswa tidak lagi terkendala ketika ingin menabung. Mereka tidak perlu lagi untuk pergi ke bank untuk menabung, cukup membawa tabungan mereka ke bank sekolah sesuai dengan jadwal sekolah. BRI mengharapkan kegiatan piloting ini dapat diperluas ke seluruh sekolah di Indonesia sehingga dapat meningkatkan akses inklusi keuangan dan budaya menabung kepada pelajar yang notabene generasi Z," imbuhnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

KEIN: BI Masih Punya Ruang Turunkan Bunga Acuan

KEIN arif Budimanta 2

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai Bank Indonesia (BI) masih akan melonggarkan kebijakan dengan menurunkan suku bunga acuan.

Kata dia, ruang penurunan suku bunga BI masih terlihat merespon perlambatan ekonomi global yang kini terjadi. Selain itu, BI juga masih akan mengamati stance daripada Federal Reserve (The Fed).

"Room (untuk penurunan) masih tersedia karena rencananya The Fed juga akan nurunin. Inflasi kita more or less sekitar 3 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Menurut KEIN, proses dialog antara bank sentral dengan perbankan harus dibangun secara intensif mengingat transmisi dari penurunan suku bunga BI membutuhkan waktu.
"7 days repo rate diturunkan bulan Agustus, nanti suku bunga perbankan baru turun bertransmisi 3 bulan dengan alasan karena dana pihak ketiga (DPK) yang juga harus melakukan adjustment," ujarnya.

"Sederhananya, menurut pandangan saya dalam mentransmisikan kebijakan moneter, itu kepada sektor riil supaya bisa jadi lebih cepat dan langsung dirasakan dampaknya pada dunia usaha, jadi percuma naikin nurunin, tapi nggak ada dampak terhadap dunia usaha, suku bunga kredit perumahan tidak turun misalnya, tetep, apalagi 7days repo udah turun, terus apa gunanya kalau udah turun?" lanjut dia.

5 Rekomendasi KEIN untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

KEIN arif Budimanta 1
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan lima rekomendasi kebijakan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di periode 2019-2024.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, perumusan intensif ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang baik demi keadilan dan kemakmuran rakyat.

"Tujuan akhir dari pembangunan ialah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal itu, kami merekomendasikan prinsip-prinsip ini," tuturnya di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Adapun kelima rekomendasi tersebut ialah pertama, mempersempit ketimpangan dalam kepemilikan aset. Pemerintah harus mengembangkan pola kemitraan antara yang besar dengan yang kecil agar tercipta akses kesejahteraan secara berkesinambungan.

Kedua, mendorong wawasan pembangunan yang memprioritas penguatan domestik. Komitmen ini, dikatakan Arif harus didukung melalui kebijakan pembangunan berbasis sumber wilayah secara spasial. Itu mengingat Pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur.

Ketiga, KEIN merekomendasikan mendukung penguatan koperasi serta UMKM. Komitmen ini harus disosialisasikan dalam bentuk penyebarluasan pendidikan koperasi pada semua jenjang pendidikan agar terjadi internalisasi sejak usia dini.

"Pada saat yang bersamaan, upaya pengembangan koperasi juga perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan melalui melalui peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi," Arif melanjutkan.

Rekomendasi Selanjutnya

Rekomendasi keempat ialah mendorong wawasan kebangsaan bagi penyelenggara usaha negara. Pemerintah harus mengembangkan prinsip “National Interest” bagi penyelenggara utama dalam kegiatan usaha negara melalui BUMN.

Dengan demikian, BUMN dapat menjadi aktor penting yang terlibat dalam pengembangan UMKM dan Koperasi.

"Melalui kebijakan tersebut akan tercipta ekosistem yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia usaha, sehingga ikut memperkuat kemandirian dan daya tahan ekonomi," ujarnya.
Terakhir ialah penguatan keadilan dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkelaniutan

"Pemerintah harus melakukan: redistribusi lahan produktif untuk meningkatkan produktivitas petani; menjamin hak semua pelaku ekonomi atas akses sumber daya; peningkatan kapasitas dan kualitas petani, pekebun, nelayan dan pelaku usaha lain, ketersediaan kesempatan kerja layak bagi setiap orang," paparnya.
Sumber:Liputan6.com
Share:

Recent Posts