Bea Cukai Sita Iphone 11 dari Pelaku Jastip Nakal, Begini Modusnya

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat serius memerangi kecurangan para pelaku jasa titip atau jastip. Barang yang disita saat ini paling banyak adalah handphone keluaran terbaru yaitu Iphone 11.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, selain HP, barang jastip yang kerap terciduk oleh petugas merupakan barang-barang luxury atau mewah.
"Iphone 11, tas berbagai merk terutama buat ibu-ibu yang mahal-mahal itu, kemudian pakaian kelas mewah, kalung dan cincin perhiasan," kata dia, di kantornya, Jumat (27/9).
Selain itu, jastip kosmetik yang menyalahi aturan juga kerap ditemukan namun jumlahnya tidak terlampau banyak.
"Ada sepatu, kosmetik, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak," ujarnya.
Dia mengungkapkan, modus pelaku jastip yang menyalahi aturan tersebut adalah modus 'splitting'. Hal ini untuk mengakali batas nilai pembebasan sebesar USD 500 per penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Selain itu, metode lain yang juga sering dilakukan para pelaku jasa titipan adalah dengan menggunakan kurir dan melalui barang kiriman. Dalam hal ditemukan pelanggaran oleh petugas Bea Cukai, maka batas nilai pembebasan tidak berlaku.
Pelaku jasa titipan juga diminta untuk membuat Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dan membayar kewajiban berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jika pelaku jasa titipan ternyata tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), maka petugas akan meminta untuk membuat NPWP agar datanya dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Selain menjadi modus pada barang bawaan penumpang, modus 'splitting' juga masih acap kali digunakan pada barang kiriman. Masih terdapat beberapa oknum pedagang yang memanfaatkan de minimis value barang kiriman dengan cara memecah barang kiriman menjadi beberapa pengiriman dan di bawah de minimis value dalam hari yang sama yang jumlahnya sangat ekstrim," ujarnya.
Sejak Bea Cukai menerapkan program anti 'splitting' melalui PMK-112/PMK.04/2018 di Oktober 2018, terdapat 72.592 consignment notes (CN) yang berhasil dijaring di tahun 2018 dengan nilai mencapai Rp4 miliar dan naik di tahun 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebanyak 140.863 CN dengan nilai penerimaan mencapai Rp28,05 miliar.
Sebagian besar barang yang terjaring antara lain barang dari kulit, arloji, sepatu, aksesoris pakaian, part elektronik, dan telepon genggam. Program anti 'splitting' ini merupakan smart system berupa sistem komputer pelayanan yang akan mengenali secara otomatis nama-nama penerima barang yang mencoba memanfaatkan celah pembebasan bea masuk dan pajak impor.
Dirjen Heru mengimbau kepada masyarakat agar selalu memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memberikan keterangan sebenar-benarnya atas barang bawaan atau barang kiriman yang dimasukkan ke Indonesia.
Dirjen Heru menegaskan penindakan yang telah dilakukan Bea Cukai semata untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan memastikan bahwa hak-hak negara terpenuhi serta untuk menciptakan kesetaraan level of playing field antara hasil produksi dalam negeri dengan produk impor yang marak beredar di pasaran sehingga akselerasi daya saing produk lokal lebih terjamin.
"Dengan mendeklarasikan barang bawaan atau barang kiriman dengan benar maka akan memudahkan orang itu sendiri, sesuai dengan slogan ‘Isi Benar Jadi Lancar’ yang selalu kita gaungkan," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

BRI & Traveloka Luncurkan PayLater Card


Merdeka.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bekerja sama dengan Traveloka, meluncurkan produk layanan baru bernama PayLater Card. Kerjasama itu bertujuan menawarkan solusi yang inovatif bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan akses terhadap produk finansial.
Selain itu, produk ini akan memberikan user experience yang inovatif dengan manajemen kartu secara end-to-end melalui aplikasi Traveloka. Selain di Indonesia, kartu ini juga dapat digunakan di seluruh dunia untuk bertransaksi di merchant online dan offline melalui jaringan Visa, yang memiliki reputasi sebagai perusahaan teknologi pembayaran global.
Direktur Konsumer Bank BRI, Handayani, mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan added value alternatif pembayaran kepada masyarakat. "Kehadiran PayLater Card yang menawarkan skema baru pembayaran dan pengalaman unik kepada para pengguna semakin melengkapi layanan perbankan kami. Tak hanya itu, berkolaborasi dengan Traveloka yang merupakan mitra strategis kami sejak lama telah menghadirkan ekosistem pembayaran digital yang komprehensif," ujarnya.
"Kerjasama co-branding ini juga sejalan dengan strategi pemasaran kartu kredit kami untuk meningkatkan customer base dan penetrasi pasar di segmen milenial. PayLater Card menandai era baru bisnis kartu kredit di Indonesia," tambah Handayani.
Sementara itu, Traveloka Group of Operations, Henry Hendrawan mengatakan bahwa dengan kerja sama ini ingin memberikan solusi atas kendala yang dialami oleh pelanggan, dimana mereka terpaksa melakukan pemesanan tiket maupun hotel mendekati hari-H karena terkendala akses ke sumber dana yang dapat teratasi bila pengguna memiliki alat pembayaran seperti kartu kredit.
"Banyak pengguna yang akhirnya mendapatkan tiket dengan harga lebih tinggi atau bahkan tidak bisa mendapatkan tiket pesawat maupun kamar hotel yang mereka inginkan karena pemesanan yang dilakukan sangat dekat dengan waktu keberangkatan. Kami melihat bahwa Bank BRI merupakan mitra yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Bank BRI sebagai bank terbesar dengan aspirasi digital yang kuat dapat membantu kami untuk menjangkau jutaan masyarakat Indonesia," ujar Henry Hendrawan, President, Traveloka Group of Operations.
Perlu diketahui, PayLater Card menawarkan proses aplikasi dan verifikasi yang mudah dan hanya memerlukan waktu maksimal 1 hari. Persetujuan atas aplikasi dilakukan melalui proses penilaian kredit yang efisien dan canggih yang dikembangkan bersama oleh Bank BRI dan Traveloka.
Tak hanya itu, pengguna juga dapat mengaktifkan dan mengelola PayLater Card mereka melalui aplikasi Traveloka. Pengguna dapat membeli seluruh produk dan layanan Traveloka mulai dari tiket perjalanan dan kebutuhan gaya hidup yang bervariasi, akses ke Traveloka Eats dan bahkan membeli asuransi untuk diri sendiri dan keluarga.
Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan PayLater Card untuk bertransaksi di merchant online dan offline di lebih dari 53 juta lokasi merchants di seluruh dunia yang menerima pembayaran dengan Visa.
"Kami optimis dengan kerjasama ini kami mampu mencapai target 5 juta pengguna PayLater Card di tahun 2025, mengingat potensi pasar yang besar serta tingginya pertumbuhan penggunaan teknologi digital di Indonesia," ujar Henry.
1 dari 1 halaman

Dukungan Visa

Chief Financial Officer, Visa Asia Pasifik, Andrew Tan menjelaskan Visa bangga dapat mendukung peluncuran PayLater Card yang menyediakan opsi pembayaran lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman bagi masyarakat Indonesia.
"Bersama dengan Bank BRI dan Traveloka, kami memiliki kesempatan untuk mentransformasi pengalaman membayar bagi para wisatawan, mereka yang sedang merencanakan berlibur, dan konsumen lainnya yang belum terjangkau layanan finansial secara maksimal," ujar Andrew Tan, Chief Financial Officer, Visa Asia Pasifik.
Dengan kerjasama itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan, sebagai dubes menghargai dan mendukung penuh kemitraan dari dua perusahaan besar Indonesia yang didukung perusahaan pembayaran global untuk menciptakan solusi inovatif bagi masyarakat Indonesia.
"Kami berharap inovasi ini dapat lebih membantu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara," tutup I Gede Ngurah Swajaya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pasar Modal Buka Pintu Biayai Pembangunan Infrastruktur


Merdeka.com - Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menyebutkan bahwa pemanfaatan pasar modal dalam pengembangan infrastruktur dalam negeri masih sangat besar.
Menurutnya, sebanyak 17 persen dari total penggalangan dana melalui saham dan surat utang di 2019 berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
"Kita akan support dari bursa sehingga infrastruktur ke depan bisa dibiayai dari pasar modal," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9).
Nyoman menjelaskan, dari 653 perusahaan yang tercatat di bursa saat ini, sebanyak 74 perusahaan tercatat yang masuk dalam kategori sektor infrastruktur utility dan transportation.
"Perkembangan pembiayaan infrastruktur di bursa tentunya bisa kita lihat dari aktivitas perusahaan tercatat yang masuk ke dalam sektor infrastruktur utility dan transportation," sebut dia.
Bursa saham sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pasar modal sebagai instrumen pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.
"Kita sudah melakukan penerbitan peraturan di pencatatan unit penyertaan dana, investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa pada tanggal 10 april 2019," ujarnya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Bekraf Bakal Bangun Distrik Ekonomi Kreatif, Nilainya Ratusan Triliun

Merdeka.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf menyebut bahwa pemerintah akan membangun distrik ekonomi kreatif tahun depan. Anggaran pembangunan distrik tersebut hingga kini masih dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Anggaran dari pemerintah 10 persen, besarannya belum tahu, sisanya swasta. Bisa ratusan triliun," ujar Triawan saat ditemui di Kaum Resto, Jakarta, Jumat (27/9).
Triawan menyebut pembangunan distrik tersebut membutuhkan lahan seluas 3.000 hektare (ha). Pembangunannya ke depan akan dilakukan secara bertahap tergantung prioritas utama pengembangan ekonomi kreatif.
"Bertahap, bertahap. Kita ingin konsentrasi satu subsektor dulu jadi subsektor lain. Jadi jangan kita mau semua tapi tidak jadi apa-apa. Tidak akan sampai 5.000 ha. BSD saja yang sudah bertahun-tahun ini baru 3.000," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini pembangunan distrik baru tersebut masuk tahap perencanaan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara itu, lokasinya hingga kini masih dalam tahap pengkajian.
"Tahun depan insyaAllah, sekarang kita sedang bikin konsepnya dengan Bappenas. Lalu kita tentukan tempatnya di mana, lokasinya di mana, apa yang akan kita dahulukan dari subsektor tadi apa saja yang akan di bangun. Jadi memang ini perjalanan yang tidak bisa pendek," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pemerintah Bakal Beri Cashback Pajak Bagi Investor Film

Merdeka.com - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tengah mengkaji sistem pemberian insentif fiskal bagi investor film di Indonesia. Insentif fiskal yang dimaksud adalah pengembalian potongan pajak atau cashback, setelah film selesai digarap dan dipasarkan.
Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengatakan, selama ini pemerintah memang sudah memberikan insentif fiskal dengan pemotongan pajak di depan saat penggarapan film dimulai. Namun insentif tersebut kurang menarik minat investor karena mengurangi target tahunan.
"Selama ini, kalau kita bicara insentif yang sifatnya mengurangi pajak di depan itu tidak akan dapat sambutan bergairah karena akan kurangi kemampuan mereka capai target tahunan. Makanya kita akan ada cara lain. Nanti akan ada cashback di belakangnya," ujarnya di Kaum, Jakarta, Jumat (27/9).
Triawan mengatakan, pemberian cashback kepada pengusaha film nantinya tidak akan dibatasi. Artinya, setiap investor berhak mendapat cashback sesuai dengan besaran modal yang ditawarkan.
"Itu bisa tidak terbatas, tergantung yang di masukin misalnya ada 100 pembuat film di Indoensia. Nah itu yang bisa dikembaliin cash backnya, cuma tidak dipotong di depan insentifnya. Kalau selama ini kan kita kurangin saja pajaknya. Itu akan dapat sambutan bagus dari aparat pajak," jelasnya.
Meski demikian, nantinya pemerintah akan mengatur jumlah minimal investasi yang mendapat cashback. Untuk mengetahui besarannya, setiap penanam modal akan diwajibkan melaporkan proposal pembuatan film dengan target investasi yang akan dibawa ke dalam negeri.
"Misalnya orang Prancis atau hollywood mau syuting di Batam atau di Bali, dia musti ajukan proposal seperti apa, jumlah investasi produksinya berapa lama nya. Nah nantikan dia minta cashback kan. Setelah mereka shooting jadi filmnya mereka laporkan, lalu kita bandingkan dengan janji mereka. Nah mereka bisa langsung dapat cashbacknya," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Fintech TunaiKita Telah Salurkan Pinjaman Rp 1,74 Triliun

Merdeka.com - PT Digital Tunai Kita sebagai penyelenggara aplikasi TunaiKita tercatat telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 1,74 triliun ke lebih dari 224.000 pelanggan di 160 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. TunaiKita merupakan salah satu pelopor Fintech P2P Lending yang telah beroperasi lebih dari dua tahun.
CEO TunaiKita, Tumbur Pardede mengatakan, sebagai fintech terdaftar di OJK dan anggota aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, TunaiKita berkomitmen untuk menyukseskan program inklusi keuangan pemerintah dengan senantiasa beroperasi dan berinovasi dalam koridor peraturan yang berlaku.
"TunaiKita yang selama ini dikenal sebagai platform pinjaman tunai terdepan akan berinovasi dengan produk-produk pinjaman baru, khususnya bagi kegiatan produktif," ucap Tumbur dikutip keterangannya di Jakarta, Kamis (27/9).
Saat ini, Tumbur mengajak masyarakat untuk menghadiri Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019 yang bertajuk 'Inovasi untuk Inklusi'. Acara yang terbuka untuk umum ini berisi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, agar masyarakat dapat lebih mengenal dan bijak dalam memanfaatkan aplikasi Fintech pilihan mereka.
Berbagai aplikasi mulai dari sistem pembayaran, e-wallet, investasi, crowdfunding, hingga P2P Lending yang membuka kesempatan bagi kegiatan produktif maupun konsumtif dapat ditemukan di IFSE 2019.
IFSE 2019 menargetkan 20.000 pengunjung untuk lebih mengenal manfaat dan peluang dari produk-produk yang ditawarkan 100 perusahaan fintech yang berpartisipasi.
"Perkembangan teknologi membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang belum menikmati akses ke berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman dan permodalan. Untuk itu kami berkomitmen terus memberikan informasi terbaru mengenai inovasi dan layanan terbaru kami, menjangkau melalui akun-akun resmi media sosial kami," jelas Yos Kusuma,Head of Corporate Affairs TunaiKita.
Berdasarkan data OJK, terdapat 127 fintech P2P lending yang terdaftar per Agustus 2019 dengan akumulasi penyaluran dana pinjaman lebih dari Rp 44,8 triliun. Setiap platform memiliki produk dan keunggulan yang berbeda, dan masyarakat diimbau untuk bijak dalam memahami dan memanfaatkan kemudahan yang diberikan produk pilihan merekat.
OJK bersama AFPI juga senantiasa mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan fintech ilegal yang tidak terdaftar, karena resiko keamanan data yang sangat tinggi, bunga berbunga yang merugikan, hingga proses penagihan yang tidak beretika.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Tol Cijago Seksi 2 Beroperasi Gratis Mulai Sabtu Dini Hari

Merdeka.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjanjikan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi II yang menghubungkan Raya Bogor - Kukusan akan beroperasi Sabtu dini hari nanti pukul 00:00.
Kepala BPJT, Danang Parikesit menyebutkan tol sepanjang 5,5 Kilometer (Km) bakal dibuka tanpa tarif alias gratis.
"Nanti malam pukul 00:00 itu Cijago Seksi II kami buka dan belum bertarif," katanya, Jumat (27/9).
Dia melanjutkan, tol tersebut akan digratiskan hingga SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pengoperasian secara penuh dan pentarifan dikeluarkan. Saat ini, PT Translingkar Kita Jaya sebagai pihak pengelola tengah memproses pengajuan SK tersebut.
"Kami kira sangat bagus membuka ini tanpa tarif, untuk bisa melihat bagaimana manajemen di sekitar exit jalan tol tersebut salah satunya di Mall Pesona," ujarnya.
Dia mengatakan pembukaan Cijago Seksi II didasari banyaknya permintaan warga sekitar. Kehadiran Tol Cijago Seksi II diyakini dapat mengurai kemacetan di Jalan Margonda-Jalan Juanda. Tol Cijago Seksi II sendiri telah dinyatakan lolos uji kelaikan.
Untuk diketahui, Tol Cijago membentang sepanjang 14,64 Km dengan total investasi mencapai Rp3,21 triliun. Tol ini terbagi menjadi tiga seksi, yakni seksi I menghubungkan Jagorawi hingga Raya Bogor, seksi II dari Raya Bogor hingga Kukusan, dan Seksi III menghubungkan Kukusan ke Cinere.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka,com
Share:
Read More

Tips Usaha Jastip agar Barang Belanjaan Tak Disita Bea Cukai

Merdeka.com - Pelaku usaha jasa titip (jastip) kian marak di Tanah Air. Mereka biasanya menawarkan jasanya melalui platform media sosial (medsos) seperti instagram.
Namun sayangnya, para pelaku jastip tersebut banyak yang tergolong ilegal sebab tak memenuhi aturan kepabeanan. Demi menghadirkan harga jual yang jauh lebih rendah, mereka menghindar dari kewajiban pembayaran bea impor hingga kewajiban perpajakan lainnya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan pihaknya akan meminta para pelaku jastip untuk melakukan kegiatan bisnis secara legal dan menjalani prosedur kepabeanan. Syarat utamanya adalah mereka akan diwajibkan memiliki atau mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam setiap kegiatan bisnisnya.
"Kami telah mewajibkan pengusaha jastip untuk mencantumkan NPWP dan kami sudah kerja sama dengan pajak," kata Dirjen Heru, di kantornya Jumat (27/9).
Dirjen Heru pun menegaskan, pelaku jastip wajib menyatakan bahwa barang yang mereka bawa sebagai barang dagangan, bukan sebagai barang pribadi seperti yang saat ini kerap terjadi.
Selain melindungi hak negara dari sisi penerimaan, penertiban pelaku jastip juga dipandang penting untuk dilakukan guna melindungi pelaku usaha dalam negeri yang telah mematuhi peraturan perpajakan. Sebab ada celah perbedaan harga yang cukup besar sehingga masyarakat lebih meminati barang jastip dengan harga miringnya.
"Kalau dia memang benar-benar memiliki barang itu, dia declare barang itu kalau dia akan jual. Kalau dia dagang ada kewajiban pajak domestik, pajak badan, dan sebagainya. Ini untuk memberi perlindungan ke pengusaha yang taat pajak," ujarnya.
Selain itu, Dirjen Heru juga mengimbau agar para pelaku jastip melakukan kegiatan jual beli melalui platform resmi seperti di e-commerce, bukan melalui media sosial. "Sehingga bisnis ini resmi, ada ketentuan, bayar pajak, dan dia jual di platform, bukan di medsos," tutupnya.
Sebelumnya, Dirjen Heru menjelaskan, bagi mereka yang memang ingin mendapatkan fasilitas barang penumpang sesuai ketentuannya yaitu maksimal USD 500.
Tetapi jika lebih dari itu, misal USD 1000, USD 2000 dan seterusnya, maka Bea Cuka akan memperlakukan barang tersebut layaknya barang dagangan dan penumpang dikategorikan sebagai pedagang.
Namun, lanjutnya, jika penumpang membawa barang dengan jenis yang mencurigakan, misalnya membawa 12 pasang sepatu dengan ukuran yang berbeda otomatis akan langsung dianggap sebagai pedagang dan dikenai cukai.
"Contohnya begini, bagi petugas bea cukai kalau seseorang membawa 12 pasang sepatu dengan ukuran yang berbeda ini kan sebenarnya indikasi bahwa dia bukan untuk kepentingan pribadi dalam rangka perjalanan dia ke luar negeri," ujarnya.
"Sehingga pada saat kami menemukan ada penumpang yang membawa 12 sepatu dengan ukuran yang berbeda kami tentu bsa menyimpulkan bahwa dia sedang berdagang. Nah kepada mereka yang melakukan transaksi seperti ini tentunya kita perlakukan dengan cara aturan dagang yaitu menyampaikan dokumen resmi, kita hitung berapa bea masuknya dan sebagainya," dia menambahkan.
Jika begitu, penumpang atau pelaku jastip harus mengurus dokumen resmi yaitu Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
"Penumpang itu gak perlu buat dokumen, kalau yang bisnis ada dokumen sederhana namanya yaitu PIBK sangat sederhana jadi dia cuma tulis aja itu selesai di bandara aja," ujarnya.
Sejauh ini, Dirjen Heru mengungkapkan pelaku jastip yang membawa barang berlebih jumlahnya sudah mulai berkurang. Dia juga menghimbau masyarakat untuk berterus terang jika sedang melakukan praktik jastip.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Wamen Arcandra Sebut Ada Celah Turunkan Harga Gas Bumi

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa efisiensi investasi proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi celah pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, masih ada kemungkinan harga gas dari mulut sumur mengalami penurunan, namun sumur yang belum berproduksi. Sedangkan untuk yang sudah berproduksi sulit untuk diturunkan, sebab biaya investasinya sudah terbentuk.
‎"Untuk harga hulu ke depan ya Insya Allah kita masih bisa ada ruang untuk diturunkan, tapi untuk hulu yang sudah berproduksi itu susah," kata Arcandra, di Jakarta, Jumat (27/9).
Dia mengungkapkan, untuk harga gas hulu dari sumur yang belum berproduksi bisa mengalami penurun karena masih ada kesempatan untuk memangkas biaya belanja modal (Capital Expenditure/Capex).
"Jambaran Tiung Biru (contohnya).‎ Kita potong USD 500 juta capexnya, sehingga harga hulunya dari USD 9 jadi USD 7,6 per MMBTU. Di hulu USD 6,7, midstreamnya USD 6,9. Jadi hulunya USD 6,7," papar Arcandra.
Dengan penerapan mekanisme bagi hasil migas gross split juga akan mendorong produsen migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)‎ berhemat. Sebab biaya investasi hulu migas tidak lagi dibayar negara. "Di hulu kita efisien gross split. Untuk tahun ini cost recovery karena sudah mulai masuk ke gsoss split tahun 2018 dan seterusnya," tuturnya.
‎Agar sektor hulu migas lebih efisien dalam investasi, Kementerian ESDM pun meminta KKKS lebih efisien dalam melakukan perencanaan pengembangan lapangan migas, sehingga harga gas yang keluar dari sumur juga lebih ekonomis.
"Dengan adanya penghematan-penghematan ini maka harga hulu baik gas dan minyak bisa kompetitif. Untuk itu kami berusaha agar hulunya ikut merencanakan produk yang lebih kompetitif jadi harga bisa ditekan, sekompetitif mungkin," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Tarif 13 Ruas Jalan Tol Naik Tahun Ini, Termasuk Jagorawi & Jakarta - Tangerang

Merdeka.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menegaskan bahwa 13 ruas jalan tol akan mengalami kenaikan tarif hingga akhir tahun 2019 ini.
"Semuanya ada 13 ruas yang diproses (kenaikan tarif sampai akhir tahun)," kata Kepala BPJT Danang Parikesit di Gedung BEI, Jumat (27/9).
Danang menjelaskan, kenaikan tarif tersebut bukanlah tiba-tiba, melainkan memang sudah waktunya yakni sesuai perjanjian pengusahaan.
Adapun dua di antara 13 ruas tol yang akan mengalami kenaikan tarif adalah ruas Jakarta-Tangerang dan Tol Jagorawi.
Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang sudah mendapat restu dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Sementara untuk ruas Tol Jagorawi masih dalam proses.
"Yang sudah itu Jakarta-Tangerang sudah ditandatangani pak menteri, tapi pak menteri berpesan kita lihat situasi di masyarakat ya," jelas dia.
Untuk besaran kenaikannya bergantung angka inflasi per daerah. Jadi tiap daerah besaran kenaikan tarif berbeda-beda tiap daerah.
"Ya sesuai inflasi, inflasi daerah kan beda-beda. Jadi data itu kita dari BPS (Badan Pusat Statistik)," paparnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pemerintah Butuh Dana Rp 375 Triliun Bangun 2.500 Km Jalan Tol Hingga 2024

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan membangun sekitar 2.500 kilometer (Km) jalan tol selama 2019-2024. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintahan membutuhkan dana hingga Rp 375 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, setiap satu kilometer jalan tol membutuhkan pendanaan berkisar Rp 100 - Rp 150 miliar. Maka dengan target pembangunan 2.500 Km anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 250 triliun - Rp 375 triliun.
"Jadi memang kebutuhan untuk pembangunan jalan tol ke depan tidak kurang dari Rp 250 triliun - Rp 375 triliun," ujar dia dalam seminar bertema 'Masa Depan Jalan Tol Indonesia' di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9).
Basuki menjelaskan, pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 Km itu terdiri dari tol yang dibangun pada tahun 2019 sepanjang 460 Km dan pembangunan tol di 2020-2024 sepanjang 2.084 Km.
"Jalan tol tersebut akan dibangun melalui investasi, baik yang sifatnya penugasan seperti jalan Tol Trans Sumatera, program pemerintah, maupun prakarsa badan usaha," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, pembangunan jalan tol itu mencakup Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Sulawesi, Tol di Kalimantan, Tol Jabodebek, dan Tol Non Trans Jawa.
Dia menjelaskan, jalan tol merupakan backbone (tulang punggung) sistem konektivitas transportasi darat. Di mana sebanyak 90 persen orang dan muatan masih diangkut dengan mengandalkan angkutan darat.
Oleh sebab itu, salah satu fokus pemerintah ke depan ialah tetap melakukan pembangunan jalan tol. Mengingat infrastruktur jalan mendukung terjadinya konektivitas guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan sistem logistik nasional.
"Membangun jaringan transportasi itu memiliki tujuan supaya lebih cepat, aman, dan lebih nyaman," kata dia.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Bank Indonesia: Unjuk Rasa Berdampak Negatif Bagi Investasi

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mengakui aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan bisa berdampak negatif bagi investasi dalam negeri.
"Pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan, red) dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor fundamental perusahaan dan kedua terkait sentimen negatif dari luar," kata Kepala BI Kantor Perwakilan Surakarta Bambang Pramono seperti dikutip dari Antara Solo, Jumat.
Meski demikian, dikatakannya, untuk sentimen negatif dari luar seperti halnya unjuk rasa biasanya hanya bersifat sementara. Kondisi tersebut termasuk aksi jual saham oleh investor asing pada IHSG, Selasa (24/9) yang mencapai Rp 1 triliun diperkirakan hanya berlangsung sementara.
"Memang kalau unjuk rasa sudah mengarah pada ancaman disabilitas negara pasti akan memberi sentimen negatif. Kondisi ini berdampak pada kekhawatiran investor sehingga mereka jual saham," katanya.
Meski demikian, secara umum investor asing tetap optimis dengan kondisi pasar Indonesia karena selama ini dianggap memiliki potensi cukup tinggi untuk mencari keuntungan bagi mereka.
"Termasuk kalau sekarang harga saham turun, biasanya tidak lama akan kembali naik lagi," katanya.
Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak memberikan sentimen negatif secara signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. "Pemerintah bertindak cukup sigap untuk menyelesaikan permasalahan. Ini memberikan rasa aman kepada investor," katanya.
Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada para investor bahwa yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan reaksi yang wajar terhadap transisi penerapan Undang-Undang (UU).
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

SPBG Banyak Bangkrut, 13.000 Bajaj Kesulitan Mendapatkan Pasokan Gas

Merdeka.com - Operator bajaj di Jakarta mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka sehari-hari.
Sekretaris Koperasi Bajaj Jaya Mandiri, Roby Parulian menyebut bahwa sekitar 12.000 bajaj kesulitan mendapat pasokan BBG di Jakarta karena SPBG yang bangkrut atau hanya mau melayani industri.
Dia menyebutkan dari total 45 SPBG yang berdiri pada 2016, kini tersisa 23 unit SPBG yang beroperasi meski pada awal 2019 tercatat masih ada 32 unit yang beroperasi.
"Dari 23 SPBG yang masih beroperasi, yang bisa melayani kami itu cuma 15 SPBG. Bahkan di Jakarta Utara saja tidak ada SPBG sehingga pasokannya sangat terbatas," katanya.
Sebagai angkutan umum, Roby menilai kondisi tersebut sangat membatasi ruang gerak mereka. Koperasi Bajaj Jaya Mandiri mengoperasikan sekitar 2.500 bajaj BBG di DKI Jakarta.
Dia juga mengatakan bajaj di kawasan Jakarta Utara saja, lanjut dia, harus menumpang mengisi BBG di Jakarta Timur.
"Sudah numpang, antrenya bisa tiga sampai empat jam," imbuhnya.
1 dari 1 halaman

Rugikan Pengemudi

Lamanya antrean mengisi BBG, lanjut Roby, selain merugikan dari sisi waktu, juga sangat berdampak terhadap pemasukan pengemudi.
"Kalau antre begitu, rugi per jam bisa mencapai Rp 25 ribu - Rp 30 ribu. Kalau di jam sibuk tentu lebih besar lagi," katanya.
Diskriminasi SPBG yang enggan menjual pasokan BBG ke bajaj juga masih cukup banyak ditemui. Di sejumlah lokasi, lanjut Roby, SPBG tidak menerima pengisian BBG bajaj karena harganya yang lebih murah dari BBG untuk industri.
Harga BBG untuk untuk industri berkisar Rp 5.000 per kiloliter setara premium (KLSP), sementara bajaj dikenakan Rp 3.100 per KLSP.
"Kami berharap di SPBG ada gas. Kami juga berharap pemerintah konsisten untuk menerapkan bahwa semua angkutan umum harus pakai gas," katanya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Tarik Investasi, Urus IMB Bisa Lewat Online

Ilustrasi pembangunan era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa dilakukan melalui proses perizinan online. Mengurus IMB akan terintegrasi secara elektronik lewat Online Single Submission (OSS).

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah memberi kemudahan perizinan dengan tujuan menarik lebih banyak investasi.

"Bagi investor yang mengajukan melalui OSS, nanti langsung diberikan izin (IMB), tidak lagi diselesaikan secara offline," kata Menko Darmin, di kantornya, Jumat (13/9).

Menko Darmin mengungkapkan selama ini pengurusan dan pemberian IMB prosesnya cukup lama. Harus melalui proses rapat di kementeriand an lembaga terkait. Padahal pendaftarannya sudah dapat diajukan melalui sistem OSS.

"Keputusan IMB diberikan masih melalui rapat panjang dan banyak bidang harus dibahas sebelum disetujui," ujarnya.

Kini, investor yang ingin memperole IMB dapat langsung mendapat persetujuan dalam sistem OSS. Selanjutnya, kementerian dan lembaga terkait akan memonitor pemberian izin tersebut dan mengawasi agar investor sudah memenuhi standar yang dibutuhkan dalam mendapatkan IMB.
"Kalau kementerian tidak mempunyai tenaga kompetensi, yang mengawasi dan melaksanakan adalah tenaga profesi, yang mempunyai sertifikat untuk menandatangani izin tersebut," ujarnya.
Menko Darmin mengungkapkan, selanjutnya proses perizinan lainnya seperti izin lingkungan juga dapat menggunakan OSS. "Dengan begitu sistem OSS tidak lagi lama, tidak ada proses offline, karena yang membuat masalah itu offline," tutupnya.

BKPM Segera Luncurkan Layanan OSS Versi Terbaru

20160919-BKPM
Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membahas peningkatan layanan perizinian terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS) dan pengembangan sistem menuju OSS versi 1.1 pada rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (6/8/2019) kemarin.

“Kami melihat jumlah pengguna OSS semakin bertambah dari hari ke hari. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, khususnya dalam hal pengembangan sistem OSS untuk melayani pelaku usaha,” ujar Tom Lembong di Jakarta, Rabu (7/8/2019). 

Menurut Tom Lembong, salah satu keluhan yang coba diperbaiki adalah menumpuknya antrian layanan OSSdi PTSP Pusat BKPM yang seharusnya dengan adanya sistem online tidak perlu datang langsung ke BKPM. Seharusnya, dengan adanya sistem online, pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke BKPM.

Para pelakuusaha yang berada di wilayah Bekasi, Bogor dan Tangerang bisa datang langsung ke DPMPTSP yang berada dikabupaten/kota tersebut jika ingin berkonsultasi langsung. DPMPTSP tersebut sudah dapat memberikanlayanan konsultasi yang sama dengan PTSP Pusat BKPM.
“OSS versi 1.1 yang akan di-launching dalam waktu dekat diharapkan dapat menjawab beberapa kerumitan yang dihadapi investor saat mengakses sistem OSS. Misalnya, database dan aplikasi OSS didesain ulang agar lebih user friendly, sehingga dapat mengurangi urgensi konsultasi langsung,” lanjutnya.

Beberapa fitur baru yang ada dalam OSS versi 1.1 dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan proses perizinan berusaha, antara lain izin usaha merger, izin lokasi perairan/izin lokasi di laut, kantor cabang, serta pencabutan berdasarkan likuidasi dan nonlikuidasi.

Layanan Konsultasi OSS di PTSP BKPM Saat Ini

Logo BKPM
Logo BKPM
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Husen Maulana menambahkan, dalam waktu dekatBKPM akan meluncurkan OSS versi baru tersebut.

“OSS versi 1.1 memberikan fitur khusus untuk membantupenerbitan izin usaha mikro dan kecil perorangan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat menentukan mana kegiatan utama dan mana kegiatan penunjangnya,” imbuhnya.

Menurut Husen, tingkat pelaku usaha yang menghubungi call center cukup tinggi.
“Lama konsultasi parapelaku usaha OSS melalui call center BKPM bisa mencapai rata-rata 40 menit per orang, sehinggamenyebabkan tingginya antrian ke call center atau telepon susah masuk,” lanjutnya.

BKPM memberikan tiga jenis layanan konsultasi OSS di PTSP Pusat. Pertama, layanan tatap muka denganpelaku usaha. Pada layanan ini, pelaku usaha harus mengambil kuota antrian melalui website (www.investindonesia.go.id) satu hari sebelum tanggal layanan konsultasi. Konsultasi akan dilayani di 20 loket dengan jumlah kuota 250 per hari.

Kedua, layanan Call Center sebanyak tujuh jalur telepon untuk menjawab rata-rata 109 penanya per hari. Ketiga, layanan melalui e-mail. Petugas OSS rata-rata menjawab 200 e-mail per hari. 
Sumber:Liputan6.com
Share:
Read More

Recent Posts