14.991 Pelaku Ekonomi Kreatif Kena Imbas Corona

  


Jakarta, CNN Indonesia -- 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan 14.991 pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Jawa Barat terkena dampak dari pandemi covid-19.

"Kami telah mencatat terdapat 14.991 pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat yang terkena dampak dari pandemi covid-19," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar Dedi Taufik, dikutip dari Antara, Senin (4/1).

Pelaku tersebut menjadi sasaran dari Disparbud Jabar dalam menjalankan program-program ekonomi kreatif seperti Ekraf Film Festival, Gelar Produk Ekonomi Kreatif (GEKRAF), dan virtual talkshow.

Untuk memperkuat data ekonomi kreatif, Disparbud Jabar menyusun buku Infografis Ekonomi Kreatif Jawa Barat, Katalog Produk Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan mendukung pembuatan buku Peluang dan Rekomendasi Pengembangan Ekonomi Kreatif (PROSPEK) Jawa Barat oleh KREASI Jabar.

"Buku tersebut disusun berdasarkan hasil kajian dan pendataan yang dilakukan Disparbud Jabar," kata Dedy.

Ia menjelaskan setiap buku memiliki fokus konten yang berbeda-beda. Buku Infografis Ekonomi Kreatif berfokus pada potensi subsektor unggulan ekonomi kreatif setiap kota dan kabupaten di Jabar, terutama dari aspek jumlah pelaku usaha dan kontribusi ekonomi.

Sedangkan, Buku Katalog Produk Ekonomi Kreatif berfokus pada karya atau usaha kreatif unggulan setiap kota dan kabupaten di Jabar. Sementara itu, Buku PROSPEK berfokus pada rekomendasi pengembangan ekonomi kreatif Jabar ke depannya dan jaringan orang kreatif di Jabar dalam bentuk Dinding Bakat (talent wall).

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja menambahkan ekonomi kreatif menjadi salah satu mesin pemulihan ekonomi Jabar dari hantaman pandemi covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekonomi kreatif Jabar mencapai Rp191,3 triliun atau 20,73 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif nasional.

Kontribusi ekspor ekonomi kreatif Jabar mencapai US$6,38 juta atau 31,93 persen dari total ekspor ekraf nasional. Jumlah usaha ekonomi kreatif yang bergerak di Jabar mencapai 1,5 juta unit dengan menyerap tenaga kerja sekitar 3,8 juta.

Menurut Setiawan, untuk bertahan dan tumbuh di tengah pandemi covid-19, pelaku usaha kreatif dituntut beradaptasi yang dimulai dari kajian dan pendataan yang komprehensif.

"Inovasi dalam strategi dan kebijakan akan menjadi efektif bila didasari oleh kajian dan pendataan ekonomi kreatif yang baik. Masa pandemi ini memperlihatkan betapa lemahnya kita dalam hal data," kata Setiawan.

Lebih lanjut, Setiawan berharap Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi (KREASI) Jabar, yang dibentuk di tengah pandemi covid-19, dapat melahirkan inovasi sebagai solusi permasalahan ekonomi kreatif di Jabar.

"KREASI Jabar harus dapat menghadirkan solusi bagi permasalahan ekonomi yang timbul di masa pandemi ini lewat kolaborasi dengan Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain yang terkait dengan ekonomi kreatif," ujarnya.


https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210104115320-92-589154/14991-pelaku-ekonomi-kreatif-kena-imbas-corona

Share:

Ekonomi Digital dan Keniscayaan Riset

  


Jakarta - 

Lingkungan strategis yang kondusif merupakan tantangan membangun ekonomi digital sebagai tumpuan masa depan bangsa. Apalagi ekonomi digital bertabur pesona. Ekonomi anyar ini jadi magnet bukan hanya karena menjanjikan cuan menggoda, tapi juga ampuh menciptakan dampak sosial yang nyata.

Saking menariknya, tema ekonomi digital tak luput jadi sajian menu di panggung debat pilpres. Lantas berkembang mengisi relung diskusi politik yang kian memanas, meski masih dalam narasi lawas. Sekadar untuk menggantang popularitas.

Efek "manggung" di debat capres, ekonomi digital menuai atensi luas. Terutama dari warganet yang telah menjelma sebagai konsumen digital secara intens. Ekonomi digital kini digandrungi sebagai tema obrolan warung kopi, inklusif, dan lintas batas.

Pemerintah memang telah mencanangkan angka-angka ambisius sebagai misi. Indonesia ditargetkan punya 44 usaha rintisan lokal berstatus unicorn yang berarti punya kapitalisasi tinggi. Yaitu, start-up yang mengantongi nilai 1 miliar dolar AS atau setara Rp 14,3 triliun sebagai standar valuasi.

Berita baiknya, hingga 2019 Indonesia sudah punya empat unicorn yang semuanya merupakan karya anak bangsa. Angka itu melampaui jumlah unicorn di Jepang dan Korea, dua negara Asia yang dikenal amat inovatif dan rahim bagi lahirnya produk-produk teknologi kelas dunia. Artinya, di dunia digital, Indonesia bukan lagi bangsa kelas dua. Sebuah pencapaian yang patut membuat kita bangga.

Pemerintah sendiri sudah tampak on the track dalam memacu industri digital. Meski harus diakui tak sedikit kekurangan yang harus ditambal. Terutama setelah Indonesia dicanangkan sebagai pusat ekonomi digital Asia Tenggara 2020, yang berarti bahwa kita dituntut siap berhadapan dengan raksasa-raksasa digital di kancah global.

Mengejar mahkota sebagai kampiun ekonomi digital sembari membenahi lingkungan strategis bukanlah ambisi muluk-muluk. Berbagai riset memperlihatkan bahwa jagat ekonomi digital di negeri ini bertabur kabar baik, melambungkan optimisme. Di antaranya, Indonesia duduk di peringkat 6 negara yang paling produktif melahirkan usaha rintisan digital. Negeri ini juga dinobatkan sebagai digital hub di kancah global.

Menurut riset Young & Rubicam dan Wharton School of the University of Pennsylvania, Indonesia adalah satu dari 12 negara yang paling ramah terhadap start-up digital. Di samping derasnya arus kepercayaan dan apresiasi dunia, dukungan masyarakat yang merefleksikan potensi pasar juga sangat menjanjikan. Pertumbuhan pengguna internet sebagai satu instrumen untuk melihat sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi amat impresif. Per 2018, pengguna internet Indonesia mencapai 150 juta jiwa.

Demikian pula dukungan infrastruktur internet yang membaik. Menyitir riset Hootsuite dan We Are Social, kecepatan unduh di Indonesia naik dari 9,73 Mbps pada 2017 menjadi 9,82 Mbps pada Januari 2018. Meski angka itu masih berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya, namun terlihat ada capaian peningkatan.

Di samping itu, sebaran penetrasi internet juga semakin meluas. Proyek Palapa Ring untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur internet ditargetkan rampung pada 2019. Proyek ini digadang-gadang sebagai backbone pemerataan digitalisasi.

Ringkasnya, dari aspek regulasi hingga infrastruktur, pemerintah bekerja dan melangkah maju. Menjadi wajar bila Indonesia diprediksi sebagai masa depan industri digital. Indonesia menjadi destinasi investasi menjanjikan yang diincar kampiun digital global.

Kendati telah mencatat banyak pencapaian, jalan Indonesia di kancah ekonomi digital masih sarat tantangan. Terutama bagi para pelaku ekonomi digital lokal yang harus berhadap-hadapan dengan raksasa global. Terlebih karena industri ini sangat dinamis, terus tumbuh, berkembang, dan menyajikan kejutan-kejutan menantang.

SDM dan Riset

Bila dukungan regulasi dan infrastruktur sudah banyak langkah maju, tampaknya tidak demikian dengan dukungan sumber daya manusia. Bank Dunia dan McKinsey mencatat masih terjadi gap antara kebutuhan dengan suplai talenta digital. Kedua lembaga ini menyebut dalam kurun waktu 2015-2030, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital. Artinya, setiap tahun harus ada suplai sekitar 600 ribu orang.

Yang menyedihkan, tingginya tingkat kebutuhan tersebut tak diimbangi dengan ketersediaan tenaga digital yang terampil dan siap diserap industri. Bank Dunia mencatat terdapat banyak mismatch antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri digital saat ini.

Memang pemerintah berupaya mencari solusi. Misalnya merintis program pembangunan talenta digital. Namun, Digital Talent Scholarship yang digawangi Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu masih jauh dari kata cukup. Program tersebut hanya menargetkan 20 ribu orang yang disiapkan sebagai tenaga terampil industri digital. Belum mumpuni untuk menyuplai SDM andal di tengah gegap gempita pertumbuhan industri digital.

Angkatan kerja yang tak kuasa menjawab kebutuhan industri digital tentu saja menjadi problem yang harus diurai dan dicari solusinya. Yang paling layak untuk ditagih tanggung jawabnya adalah institusi pendidikan yang lamban dalam bertransformasi, gagap membaca perubahan dan kebutuhan.

Akan semakin berisiko, sebab ekonomi digital perlahan menggiring kita ke era industri 4.0, era industri otomasi. Peran manusia perlahan tereliminasi, diganti oleh teknologi robotisasi berbasis data yang diolah oleh machine learning dan kecerdasan buatan. Ancaman ini bukan isapan jempol. Ekonomi digital dewasa ini telah terbukti menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan, tersisih oleh mesin dan aplikasi.

Selain kebutuhan talenta digital, kita juga dituntut menguatkan kultur riset menapaki era industri 4.0. Pasalnya, kebutuhan industri era otomasi bertumpu pada inovasi berbasis riset. Problemnya, riset di Indonesia masih kedodoran. Alih-alih melakukan lompatan kuantum di era industri 4.0, kita malah berkutat pada perdebatan jumlah anggaran riset, program pengembangan budaya riset, hingga bingung bagaimana adopsi hasil riset untuk industri.

Pada poin ini, kritik Achmad Zaky tentang minimnya anggaran riset yang sempat heboh itu, saya kira menemukan ruangnya. Apa yang disampaikan CEO Bukalapak tersebut merupakan potret kegalauan pelaku industri digital yang dituntut mengarungi industri 4.0, namun dengan dukungan minimalis. Itu yang dirasakan oleh pelaku industri di tengah gelombang perubahan ekonomi digital yang terus menderu.

Menggawangi Bukalapak yang bermahkota unicorn dengan sokongan dana jumbo, kegundahan Achmad Zaky tentu tak seberat yang dihadapi oleh start-up di level bawahnya. Start-up kecil yang terbatas dari aspek pendanaan, namun dituntut melakukan riset untuk berinovasi menapaki kompetisi yang kian ketat.

Bukalapak memang terbilang start-up yang berhasil memelopori budaya riset secara kelembagaan. Unicorn ini telah membangun pusat riset dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB). Yaitu, Bukalapak-ITB Artificial Intelligence and Cloud Computing Innovation Center. Langkah ini tentu layak diapresiasi, inspirasi bagi pelaku industri lain di tengah keterbatasan pemerintah.

https://news.detik.com/kolom/d-4467543/ekonomi-digital-dan-keniscayaan-riset


Share:

Ekonomi Syariah Kian Berkembang, Penguatan Literasi Fikih Jadi PR

  




Bisnis.com, JAKARTA - Produk ekonomi syariah dinilai mengalami perkembangan di Tanah Air. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menyebut perlu direspons dengan penguatan literasi fikih.

Fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Kajian fikih menurutnya kajian tersebut tidak hanya berhenti pada bahasan jual beli secara umum. Penguatan literasi tersebut diyakini akan mendukung penguatan ekonomi syariah.

“Literasi fikih ekonomi perlu untuk terus dikembangkan dan disosialisasikan agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (29/12/2020). 

Zainut menuturkan, fikih ekonomi terkesan selalu datang belakangan, sebatas memberikan legalisasi status kehalalan atau keharaman produk ekonomi. Akibatnya, kajian fikih hanya mencoba menggali padanannya saja, seperti bunga bank padanannya adalah mudharabah, serta padanan kredit kepemilikan rumah (KPR) adalah aqdul ijarah al-muta’akhar bittamlik.

Kondisi demikian masih berlangsung sampai saat ini. Padahal, ekonomi syariah lanjutnya kini sudah menjadi ilmu mapan yang dikaji dan dikembangkan oleh lembaga keilmuan, seperti perguruan tinggi.

“Seyogyanya, keadaan fikih ekonomi yang biasanya hanya memberikan judgement, sekarang harus dibalik. Bagaimana sebuah produk ekonomi yang akan berjalan harus dilandaskan atau dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum berjalan di tengah masyarakat,” tuturnya.

Wamenag menawarkan sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari grand strategy penyiapan SDM ekonomi syariah. Pertama, menerjemahkan visi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, secara operasional dalam kurikulum pendidikan.

“Saat ini, jumlah prodi dengan nomenklatur ekonomi syariah/islam, leuangan syariah maupun akuntansi secara nasional, termasuk di PTKI, mencapai 908 prodi. Saya juga menyarankan untuk melibatkan pesantren-pesantren yang memiliki resources fiqh ekonomi, karena mereka memang memiliki turats-nya,” lanjutnya.

Kedua, standarisasi kurikulum untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi keilmuan fiqh ekonomi yang handal, baik di perguruan tinggi maupun pesantren. Kurikulum tersebut harus dapat mencetak orang-orang yang memiliki standar tinggi.

Ketiga, pelibatan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan atau lembaga-lembaga fatwa pada ormas, misalnya LBM-NU atau Majelis Tarjih Muhammadiyah yang fokus dalam pengembangan ekonomi syariah.

Selain itu, Wamenag mengajak para ahli untuk dapat mewarnai dunia perekonomian Indonesia bahkan dunia dengan  ekonomi Islam. Dia meyakini Indonesia dapat melakukannya sebab sudah memiliki bahan dasar untuk pengembangan lebih lanjut ekonomi syariah di tanah nusantara.

Kedua, standarisasi kurikulum untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi keilmuan fiqh ekonomi yang handal, baik di perguruan tinggi maupun pesantren. Kurikulum tersebut harus dapat mencetak orang-orang yang memiliki standar tinggi.

Ketiga, pelibatan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan atau lembaga-lembaga fatwa pada ormas, misalnya LBM-NU atau Majelis Tarjih Muhammadiyah yang fokus dalam pengembangan ekonomi syariah.

Selain itu, Wamenag mengajak para ahli untuk dapat mewarnai dunia perekonomian Indonesia bahkan dunia dengan  ekonomi Islam. Dia meyakini Indonesia dapat melakukannya sebab sudah memiliki bahan dasar untuk pengembangan lebih lanjut ekonomi syariah di tanah nusantara.

Kedua, standarisasi kurikulum untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi keilmuan fiqh ekonomi yang handal, baik di perguruan tinggi maupun pesantren. Kurikulum tersebut harus dapat mencetak orang-orang yang memiliki standar tinggi.

Ketiga, pelibatan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan atau lembaga-lembaga fatwa pada ormas, misalnya LBM-NU atau Majelis Tarjih Muhammadiyah yang fokus dalam pengembangan ekonomi syariah.

Selain itu, Wamenag mengajak para ahli untuk dapat mewarnai dunia perekonomian Indonesia bahkan dunia dengan  ekonomi Islam. Dia meyakini Indonesia dapat melakukannya sebab sudah memiliki bahan dasar untuk pengembangan lebih lanjut ekonomi syariah di tanah nusantara.

Kedua, standarisasi kurikulum untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi keilmuan fiqh ekonomi yang handal, baik di perguruan tinggi maupun pesantren. Kurikulum tersebut harus dapat mencetak orang-orang yang memiliki standar tinggi.

Ketiga, pelibatan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan atau lembaga-lembaga fatwa pada ormas, misalnya LBM-NU atau Majelis Tarjih Muhammadiyah yang fokus dalam pengembangan ekonomi syariah.

Selain itu, Wamenag mengajak para ahli untuk dapat mewarnai dunia perekonomian Indonesia bahkan dunia dengan  ekonomi Islam. Dia meyakini Indonesia dapat melakukannya sebab sudah memiliki bahan dasar untuk pengembangan lebih lanjut ekonomi syariah di tanah nusantara.


Share:

RI Mulai Vaksinasi Massal, Rupiah Bungkam 3 Dolar Sekaligus!

  In this image made from a video released by Indonesian Presidential Palace, a Health Ministry official shows a box of COVID-19 vaccine that will be given to President Joko Widodo at Merdeka Palace in Jakarta, Indonesia, Wednesday, Jan. 13, 2021. Widodo on Wednesday received the first shot of a Chinese-made COVID-19 vaccine after Indonesia approved it for emergency use and began efforts to vaccine millions of people in the world's fourth most populated country. (Indonesian Presidential Palace via AP) Foto: Presiden Joko Widodo menerima vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021. (Indonesian Presidential Palace via AP

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah tertekan sejak awal pekan, rupiah akhirnya bangkit pada perdagangan Rabu (13/1/2020). Tidak tanggung-tanggung, 3 dolar berhasil dibungkam.

Republik Indonesia (RI) yang memulai vaksinasi masal hari ini turut memberikan tenaga bagi rupiah.

Melansir data Refinitiv, pada pukul 11:00 WIB, rupiah menguat 0,42% melawan dolar Amerika Serikat (AS) ke Rp 14.060/US$. Penguatan ini, jika berhasil dipertahankan hingga penutupan, akan menjadi yang pertama setelah melemah 4 hari beruntun dengan total 1,73%.


Sementara itu melawan dolar Singapura, rupiah menguat 0,41% ke Rp 10.624,15/SG$. Rupiah sebelumnya melemah 3 hari beruntun melawan mata uang Negeri Merlion.

Kemudian ada dolar Australia yang juga dibuat melemah 0,5% ke Rp 10.916,18/AU$. Rupiah mampu bangkit dari level terlemah dalam lebih dari 6 tahun terakhir melawan dolar Australia.

Vaksinasi massal yang dimulai hari ini memberikan sentimen positif ke rupiah. Presiden Joko Widodo readyviewed (Jokowi) menjadi Warga Negara Indonesia pertama yang mendapat suntikan vaksin CoronaVac buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac. Setelah Jokowi, ada beberapa pejabat yang ikut divaksinasi.

Meski prosesnya akan memakan waktu yang cukup panjang untuk agar vaksinasi di seluruh Indonesia selesai, tetapi harapan akan hidup berangsur-angsur normal kembali, dan perekonomian bisa bangkit kembali.

Rupiah maupun mata uang emerging market (EM) lainnya memang diramal akan bangkit di tahun ini, salah satunya karena faktor vaksinasi.

Reuters melakukan survei terhadap 50 ahli strategi mata uang pada periode 4 - 7 Januari, hasilnya mata uang negara berkembang yang beberapa bulan terakhir menguat diramal akan melanjutkan penguatan di 2021. Indeks mata uang negara berkembang diperkirakan sekitar 2% dalam 12 bulan, meski beberapa negara masih belum akan mampu pulih ke level sebelum virus corona melanda.

Sementara itu, sebanyak 38 orang ahli strategi yang disurvei mengatakan yield yang tinggi, serta program vaksinasi yang sukses akan menjadi pemicu utama penguatan mata uang EM. Sementara 10 orang, melihat pemulihan ekonomi domestik sebagai pendorong utama.

Rupiah memiliki 3 hal yang disebutkan tersebut untuk menguat di tahun ini. Vaksinasi sudah resmi dimulai hari ini.

Kemudian yield atau imbal hasil obligasi Indonesia masih lebih tinggi ketimbang negara-negara EM lainnya. Yield tenor 10 tahun misalnya masih di kisaran 6%, dengan inflasi sekitar 1,6% year-on-year (YoY), maka real yield yang dihasilkan sekitar 4,4%.

Real yield tersebut masih lebih tinggi ketimbang Brasil sebesar 2,7% (yield obligasi tenor 10 tahun 7%, inflasi 4,3%). Kemudian China dengan real yield 3,7%, atau tetangga dekat Malaysia sebesar 4,2%.

Real yield India bahkan negatif 1%, sebab yield obligasi tenor 10 tahun sebesar 5,9% sementara inflasi justru mencapai 6,9% YoY. Real yield Indonesia hanya kalah dari Afrika Selatan sebesar 5,5%.

Terakhir dari segi pemulihan ekonomi, Dana Moneter Internasional (IMF) berikan pandangan positif untuk ekonomi Indonesia 2021.

Perkiraan pertumbuhan Produk Domestic Bruto (PDB) Indonesia tahun 2021 berada di 4,8% lebih besar 40 basis poin (bps) ketimbang perkiraan IMF sebelumnya di 4,4%. Tahun 2022, ekonomi Indonesiabahkan diprediksi tumbuh 6%.

Share:

Fundamental Ekonomi Indonesia Stabil, IHSG Diprediksi Menghijau

  




TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berada di zona hijau pada awal perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, Senin, 11 Januari 2021.

Melansir data RTI, pada pukul 09.14 WIB, IHSG berada pada level 6.336,5
atau naik 78,6 poin (1,26 persen) dibanding penutupan sebelumnya di level 6.257,8.

Sebanyak 205 saham melaju di zona hijau dan 141 saham di zona merah. Sedangkan 180 saham lainnya stagnan. 

Director PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG masih berpotensi untuk bergerak pada zona hijau. Peluang kenaikan jangka pendek, kata dia, masih akan berlanjut jika IHSG dapat dipertahankan di atas resisten level terdekat.

Hal itu diperkuat karena saat ini kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi stabil.

"Fluktuasi nilai tukar Rupiah serta harga komoditas akan turut mewarnai pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William dalam keterangan tertulis.

Adapun dia memperkirakan IHSG bergerak pada kisaran 6.123 hingga 6.275 hari.

Share:

Bank Dunia: Pemulihan Ekonomi Indonesia Rapuh

 



 Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia mengeluarkan laporan terbaru terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Dengan judul Global Economic Prospects, produk domestik bruto Tanah Air diprediksi tetap seperti proyeksi sebelumnya.

Laporan terakhir Bank Dunia akhir tahun lalu, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4 persen pada 2021 dengan estimasi minus 2,2 persen pada 2020. Yang terbaru, proyeksi tahun ini tidak akan berubah.

“Aktivitas ekonomi di wilayah tersebut [Asia Timur dan Pasifik] diperkirakan akan tetap di bawah tren pra-pandemi pada akhir 2021, yang mencerminkan kerusakan yang bertahan lama dari guncangan Covid-19. Investasi dan produktivitas diperkirakan akan tetap tertekan dan ketidakpastian kemungkinan akan tetap tinggi,” tulis dalam laporan tersebut.

Skenario penurunan yang ditambah apabila peluncuran vaksin tertunda dan pemulihan global yang lebih lemah dapat menahan pertumbuhan regional menjadi 5,4 persen dari 7,4 persen pada tahun 2021.

Berbagai negara Asia Timur dan Pasifik memiliki risiko terhadap prospek cenderung turun. Faktornya yaitu, pandemi bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, kerusakan jangka panjang dari resesi tahun lalu bisa lebih dalam dari yang diantisipasi, tekanan neraca bisa meningkat, atau kontraksi dalam perdagangan global bisa lebih tajam atau lebih lama dari yang dibayangkan.

Lebih banyak negara di kawasan tersebut dapat mengalami kesulitan dengan pengadaan dan distribusi vaksin daripada yang diantisipasi saat ini. Meski memasuki pandemi dengan kerangka kebijakan moneter dan fiskal yang relatif kuat, sebagian besar negara diperkirakan akan menghadapi penurunan substansial dalam posisi fiskal dan peningkatan utang.

“Tingkat utang yang tinggi dapat membebani aktivitas jika tekanan yang merusak mendorong otoritas untuk memperketat kebijakan sebelum waktunya. Sisi baiknya, penyebaran cepat vaksin yang efektif dapat memicu peningkatan yang lebih kuat dari perkiraan di negara-negara ekonomi utama dan permintaan global,” papar laporan Bank Dunia.


Share:

Recent Posts