Vaksin untuk Ekonomi Indonesia

VAKSINASI covid-19 sudah mulai diimplementasikan pada minggu lalu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Sinovac. Keputusan Presiden menjadi orang pertama yang disuntik tentu menjadi katalis positif guna menumbuhkan kepercayaan diri di dalam masyarakat untuk disuntik vaksin.

Suntik vaksin menjadi jurus utama pemerintah di awal 2021 ini untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Tujuannya agar tercipta kekebalan kelompok. Jika kekebalan kelompok tercipta maka harapannya berimbas terhadap melonggarnya kebijakan pembatasan sosial dan dampaknya terhadap aktivitas perekonomian Indonesia.

Sejauh ini sejumlah kebijakan sudah diberlakukan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga menerapkan protokol kesehatan 3M yang terdiri dari memakai masker dengan benar jika terpaksa keluar rumah, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer.

Tidak hanya itu, terakhir pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai Senin, 11 Januari 2021. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berlaku selama dua pekan yaitu hingga 25 Januari 2021. Langkah tersebut sejalan dengan melonjak tajamnya kasus aktif covid-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan penghitungan situs pemantau Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University tercatat jumlah kasus virus korona (covid-19) di kancah global telah melampaui 90 juta pada Minggu, 10 Januari.
 


Menurut data CSSE, angka infeksi global telah mencapai 90.045.410 dengan total 1.931.571 kematian pada Minggu pukul 15.22 waktu AS (2022 GMT). Amerika Serikat masih tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus dan kematian akibat covid-19 tertinggi di dunia, dengan angka 22.293.281 dan 373.588. Sementara India berada di urutan kedua dengan 10.450.284 kasus.

Sedangkan kasus covid-19 di Indonesia bertambah 9.086 pada Senin, 18 Januari 2021. Total kasus covid-19 mencapai 917.015. Penambahan kasus ini berdasarkan pemeriksaan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM). Selain itu, pasien covid-19 sembuh bertambah 9.475 orang hari ini. Total kasus sembuh menjadi 745.935 orang.

Pasien covid-19 meninggal bertambah 295 orang. Total korban jiwa akibat virus korona mencapai 26.282 orang. Jumlah suspek 77.579 orang per Senin, 18 Januari 2021. Virus korona tersebar di 34 provinsi dan 510 kabupeten/kota di Indonesia. Kasus covid-19 bertambah 62.677 sepekan terakhir. Jumlah ini naik 20,6 persen ketimbang pekan lalu, yakni 51.936 kasus.

Guna menekan lonjakan covid-19 di masa mendatang dan upaya menghentikan pandemi maka vaksinasi harus dilakukan. Hal itu penting mengingat sebagian besar masyarakat 'senang' melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Padahal, disiplin dalam protokol kesehatan tidak hanya menyelamatkan diri sendiri melainkan orang lain.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menepis keraguan masyarakat mengenai vaksin Sinovac yang didatangkan dari Tiongkok. Erick optimistis vaksinasi periode pertama yang ditujukan pada tenaga kesehatan akan melindungi dan memperkuat garda terdepan tersebut dalam memerangi pandemi covid-19.
 

 

Ia menegaskan para tenaga kesehatan, pelayan publik, dan masyarakat bisa divaksinasi tanpa keraguan. "Vaksin Sinovac aman, berkhasiat, dan halal. Insyaallah vaksinasi disertai disiplin protokol kesehatan akan melindungi diri, orang sekitar, dan negeri. Saya optimistis, vaksinasi para tenaga kesehatan makin meningkatkan pelayanan kepada para pasien covid-19," ujarnya.

Imunitas ekonomi

Vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia bukan semata-mata 'vaksin' bagi perekonomian Indonesia. 'Vaksin' lain seperti dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), restrukturisasi kredit yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bantuan sosial, bantuan presiden, penerapan PPKM, hingga APBN 2021 fokus pada pemulihan juga berpotensi menjadi imunitas ekonomi.

Dalam sambutannya di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan secara virtual, Jakarta, belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis 2021 menjadi titik balik seluruh permasalahan akibat pandemi covid-19 yang muncul selama 2020. Ia meyakini kesehatan masyarakat akan segera pulih dan ekonomi akan bangkit.

"Walaupun begitu, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Jokowi.
 
Jokowi mengatakan vaksinasi akan menjadi mengubah permainan dalam mengendalikan pandemi covid-19. Vaksin menjadi kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali dan anak-anak bisa kembali sekolah.

"Kita juga bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit," ungkap Jokowi.
 
Kepala Negara semakin yakin Indonesia bisa keluar dari pandemi covid-19 setelah program vaksinasi selesai. Program vaksinasi massal untuk covid-19 telah dimulai Rabu, 13 Januari 2021. Jokowi mengaku pada saat itu ia dan gelombang pertama sudah disuntik vaksin.
 
Presiden Jokowi memerintahkan seluruh pembantunya agar 181 juta rakyat Indonesia bisa divaksinasi tahun ini. Pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari perusahaan dan negara yang berbeda.



"Kemarin, 14 Januari 2021, telah dilakukan vaksinasi perdana di 26 provinsi. Dan pada 15 Januari, delapan provinsi," terang pria kelahiran Solo ini.

Kebijakan fiskal luar biasa
 
Tekanan pandemi covid-19 menyebabkan semua negara di dunia mengeluarkan respons kebijakan fiskal yang luar biasa. Di akhir 2020 angka realisasi sementara APBN Indonesia tercatat defisit sejumlah Rp956,3 triliun atau minus 6,09 persen PDB. Realisasi ini lebih baik daripada asumsi minus 6,34 persen di Perpres 72/2020.

Defisit minus 6,09 persen ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan banyak negara ASEAN maupun G20. Defisit Malaysia tercatat minus 6,5 persen PDB, Filipina minus 8,1 persen, India minus 13,1 persen, Jerman minus 8,2 persen, Perancis minus 10,8 persen, dan Amerika Serikat minus 18,7 persen dari PDB.

"Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi," klaim Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

Meski demikian, tidak ditampik APBN 2020 telah bekerja keras menangani dampak covid-19 terhadap masyarakat dan ekonomi. APBN juga terbukti mampu menjaga ekonomi dari kontraksi terlalu dalam dan diupayakan untuk terus mengakselerasi pemulihan. Belanja dan insentif dirancang responsif dan sesuai target.

Hal itu tentunya guna membantu kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi termasuk UMKM, dunia usaha, dan pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dinamis dan luar biasa akibat pandemi. Belanja bantuan sosial, misalnya, difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat.
 

 

Kondisi terebut dengan membantu konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bantuan sosial antara lain PKH, bantuan sembako, dan bansos tunai. Sementara dukungan UMKM dilakukan dalam bentuk subsidi bunga UMKM, penjaminan kredit UMKM, dan Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Berbagai program tersebut sangat penting sebagai bantalan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan membantu memfasilitasi proses transisi ketenagakerjaan dari sektor formal ke sektor informal selama masa pandemi. Dengan disalurkannya program-program ini di 2020, belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 82,3 persen (yoy).

Kemitraan investor besar dengan UMKM

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan program kemitraan antara investor besar baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini diharapkan juga menjadi 'vaksin' bagi perekomoian Indonesia.
 
"Seperti yang Pak Kepala BKPM (Bahlil Lahadalia) sering sampaikan investasi bukan hanya investor besar, yang kecil juga harus diperhatikan. Kita semua tahu UMKM adalah pahlawan, ketika terjadi resesi ekonomi dunia mereka yang akan bertahan menjadi poros penggerak ekonomi bangsa," kata Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional BKPM Pradana Indra Putra.

Jika ditelisik tujuan program kemitraan tersebut agar datangnya investasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi. Sekaligus dapat mendorong investasi yang berkualitas dan inklusif, pemerataan ekonomi, dan sumber daya secara nasional.



"Kemudian pemberdayaan pengusaha lokal, serta percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah beberapa kami sampaikan yang menjadi tujuan utama pelaksanaan program kemitraan investor besar dengan UMKM ini," papar dia.
 
Pertumbuhan UMKM di Indonesia terus mengalami kenaikan, namun jumlah UKM yang naik menjadi usaha menengah dan besar mengalami stagnasi. Sementara itu UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional.
 
Sebanyak 120 juta dari 133 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, baik informal maupun informal. Apalagi 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, sekitar 64,2 juta unit usaha, adalah UMKM. Bahkan 61,07 persen PDB Indonesia disumbang oleh UMKM dengan mayoritas 37,77 persen berada di usaha mikro.
 
"Maka, negara harus hadir kepada UMKM untuk membantu akses permodalan, membantu akses pasar dan marketing, sampai kepada memberikan pelatihan tenaga kerja," tegas Pradana.
 
Waspada bencana moral

Di sisi lain, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan dunia menghadapi 'bencana moral' karena ketidaksetaraan kebijakan vaksin covid-19. Ia melihat banyak ketidakadilan dalam pengadaan vaksin, terutama mengenai banyaknya negara-negara kaya yang sudah mendapat lebih banyak vaksin covid-19 ketimbang negara miskin.
 
Dirinya mengatakan 39 juta dosis vaksin covid-19 sudah disalurkan ke 49 negara yang lebih kaya, dengan adanya satu negara miskin yang hanya memiliki 25 dosis. Menurut Tedros, pendekatan 'saya duluan' cenderung merugikan karena hanya akan meningkatkan harga dan memicu penumpukan pasokan di negara tertentu.

"Pada akhirnya, pendekatan ini hanya akan memperpanjang pandemi, memperluas berbagai pembatasan, dan menambah penderitaan manusia dan juga perekonomian," tutur Tedros.
 
Tedros kembali menyerukan komitmen penuh terhadap skema berbagi vaksin global, Covax, yang akan mulai mendistribusikan vaksin covid-19 mulai bulan depan. "Tantangan saya kepada semua negara anggota adalah memastikan bahwa ketika Hari Kesehatan Dunia tiba pada 7 April, vaksin covid-19 disalurkan ke semua negara sebagai simbol harapan," sebut Tedros.
 
Sejauh ini, lebih dari 180 negara telah menandatangani inisiatif Covax, yang didukung WHO dan sekelompok grup advokasi internasional. Tujuannya adalah menyatukan negara-negara menjadi satu blok sehingga memiliki kekuatan lebih dalam bernegosiasi dengan para pengembang vaksin covid-19.
 
Sebanyak 92 negara -semua berpenghasilan menengah hingga rendah- akan mendapat vaksin covid-19 yang sudah disponsori donor melalui Covax. "Kami telah mengamankan dua miliar dosis dari lima perusahaan, dengan opsi lebih dari satu miliar dosis tambahan. Kami berencana memulai pengiriman pada Februari," pungkas Tedros.

Share: